Puluhan Massa Geruduk Ruangan Komisi A, Menuntut Hal Ini

Serbuan massa ke Kantor DPRD Sumut, Selasa (21/11/2017).
Foto : Rizka Septia/pojoksumut

Serbuan massa ke Kantor DPRD Sumut, Selasa (21/11/2017). Foto : Rizka Septia/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Ruang Komisi A DPRD Sumut mendadak riuh, Selasa (21/11/2017).

Pasalnya, puluhan massa Komite Rakyat Bersatu untuk Agraria menyerbu kantor DPRD Sumut. Mereka melakukan ini, lantaran berulang menyuarakan aksi namun tidak ditanggapi.

Dalam aksinya, Komite Rakyat Bersatu untuk Agraria menyampaikan orasinya terkait dengan adanya program reforma agraria Rp9 juta hak tanah untuk rakyat. Juga soal adanya intruksi dari Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria, dimana salah satunya adalah redistribusi tanah sebesar Rp4,5 juta hak dari tanah-tanah EKS HGU dan Rp4 juta yang merupakan tanah terlantar.

Kemudian, intruksi Presiden Joko Widodo diperkuat oleh surat Menteri dalam Negeri tertanggal 6 Juni 2017 yang ditunjukkan kepada seluruh Gubernur yang ada di Indonesia dan atas dasar surat Mendagri tersebut.

Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 3 Agustus 2017 membentuk Tim Inventarisasi tanah EKS HGU PTPN II, hak yang tidak diperpanjang HGU-nya yang didalamnya Pemprov Sumut Kanwil ATR/BPN Sumut dan PTPN II yang bertugas melakukan Inventarisasi Areal yang tidak diperpanjang HGU-nya, memberikan saran untuk pemberian rekomendasi daftar nominatif yang akan diusulkan untuk penghapusbukuan kepada Menteri BUMN melalui PTPN II.

“Hal ini kami meminta kepada anggota DPRD Sumut untuk membentuk Pansus tanah terkait banyaknya konflik agraria dengan prioritas kerja terkait persoalan di PTPN II seluas 5.873.06 hektar yang 15 tahun tak kunjung usai,” ujar Johan Merdeka, Ketua Komite Rakyat Bersatu Untuk Agraria.

Komite Rakyat Bersatu untuk Agraria menuntut DPRD Sumut segera lakukan pengawasan atas objek-objek tanah Eks HGU PTPN II agar tidak jatuh kepada developer dan mafia tanah.

“Kami juga meminta lakukan indentifikasi dan investigasi atas konflik tanah yang terjadi di Sumatera Utara yang berkonflik antara masyarakat dengan perkebunan negara, perkebunan Asing, perkebunan Swasta, developer dan mafia tanah,” pungkasnya. (CR-2/pojoksumut)



loading...

Feeds