Komite IV DPD RI: Kontribusi BUMN Terhadap APBN Masih Minim

Rektor Unimed Prof Syawal Gultom didampingi wakil rektor I memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni SE MM, pada FGD 'Peningkatan Kontribusi BUMN Terhadap Pendapatan Negara Dalam APBN', di kampus Unimed, Senin (27/11/2017). 
foto : fir/pojoksumut

Rektor Unimed Prof Syawal Gultom didampingi wakil rektor I memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni SE MM, pada FGD 'Peningkatan Kontribusi BUMN Terhadap Pendapatan Negara Dalam APBN', di kampus Unimed, Senin (27/11/2017). foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang (RUU) berkaitan dengan APBN, menggandeng akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed). Sinergi yang dilakukan dengan Unimed untuk membahas kontribusi BUMN terhadap APBN pada sisi penerimaan.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni mengungkapkan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19/2003 tentang BUMN disebutkan, bahwa keberadaan BUMN selain mengejar keuntungan tujuannya untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Salah satu kontribusinya yaitu dalam pendapatan negara pada APBN dari sisi penerimaan.

Namun, dalam pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut masih ada berbagai permasalahan. Hingga saat ini walaupun sudah ada langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN, ternyata belum juga signifikan dengan penyertaan modal negara (PMN).

“Dari jumlah BUMN yang cukup besar (119 perusahaan terhitung awal 2016), ternyata belum mengalami peningkatan yang signifikan dalam menyumbang pendapatan negara. Bila dibandingkan dengan total aset yang dimiliki sebesar Rp1.644 triliun, maka bagian laba BUMN kontribusinya masih sangat kecil secara nasional yaitu pada angka 3 persen dari total pendapatan negara,” ungkap Siska dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Peningkatan Kontribusi BUMN Terhadap Pendapatan Negara Dalam APBN’, di kampus Unimed, Senin (27/11/2017).

Hadir dalam kegiatan itu, Rektor Unimed Prof Dr Syawal Gultom MPd, para wakil rektor dan dekan fakultas di lingkungan kampus tersebut. Selain itu, turut hadir para anggota Komite IV DPD RI dari beberapa provinsi.

Oleh karenanya, sambung Siska, ini tentunya menjadi satu hal yang perlu ditelusuri kenapa bisa terjadi. Padahal, program pemerintah dalam PMN tidak sedikit digelontorkan anggaran. Walaupun, tidak semua BUMN mendapatkan PMN.

“Untuk meningkatkan peran BUMN dalam APBN dari sisi penerimaan dan juga kontribusinya kepada daerah khususnya di Sumut, maka diperlukan masukan atau usulan dari akademisi salah satunya Universitas Negeri Medan (Unimed). Sebab, akademisi sangat independen serta menjunjung tinggi nilai kejujuran ilmiah seperti profesionalisme dan efisiensi,” sebutnya.

Diutarakan Siska, masih ada lagi persoalan yang dihadapi BUMN, sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat. Seperti, progam pembinaan termasuk kepada UKM dan koperasi, perannya belum optimal atau maksimal.

“Selain di Sumut, masukan atau usulan dari akademisi melalui FGD juga dilakukan di dua provinsi lainnya. Yaitu, Jawa Timur dan NTB,” tutur Siska.

Menurut dia, perusahaan swasta saja dalam memberikan kontribusi, bisa mencapai misalnya sekitar 10-15 persen. Itu pun tergantung dari jenisnya, apakah itu industri maupun jasa. Malahan, kalau bergerak di bidang jasa kontribusinya dapat lebih besar.

“Hasil dari FGD ini nantinya akan dilakukan pembahasan, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam RUU yang berkaitan dengan APBN,” tukasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds