Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Begini Tuntutannya…

Massa buruh melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (6/12/2017).
Foto : fir/pojoksumut

Massa buruh melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (6/12/2017). Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Ratusan buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (6/12/2017).

Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Koalisi Pekerja/Buruh Sumatera Utara (KPBSU) ini mendesak, agar pemerintah setempat segera menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

“Gubernur Sumut harus memastikan seluruh kabupaten/kota menetapkan besaran UMK berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah setempat. Misalnya, UMK di Medan harus ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Medan. Begitu juga Deli Serdang dan daerah lainnya,” ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Medan, Jahotman Sitanggang.

Dia menjelaskan, saat ini UMK di Kota Medan dan Deli Serdang belum ditetapkan oleh pemerintah. Namun, mereka mendapatkan informasi bahwa Walikota Medan merekomendasikan UMK sebesar Rp2.784.731 atau naik 10,12 persen dan UMK Deli Serdang sebesar Rp2.720.348 atau naik 9,17 persen.

“Permintaan kami tidak muluk-muluk, segera SK-kan besaran upah itu. Karena, kami melihat sudah sesuai dengan peraturan,” ucapnya.

Dalam aksi tersebut, selain masalah upah, buruh juga menyampaikan beberapa tuntutan lain, seperti penghapusan sistem outsourching, pencabutan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan meminta adanya Perda Ketenagakerjaan.

Akibat aksi ratusan buruh, arus lalu lintas macet parah sehingga dialihkan ke ruas jalan lain. Pasalnya, massa yang berunjuk rasa tumpah ruah memadati Jalan Diponegoro. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds