BPKPAD Tandatangani Kesepakatan Bersama Bidang Hukum dan Tata Usaha Negara dengan Kejari Tanjungbalai-Asahan

Foto : Taufik/Pojoksumut

Foto : Taufik/Pojoksumut

POJOKSUMUT.com, BADAN Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tanjungbalai menandatangani kesepakatan bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejari Tanjungbalai-Asahan.

Ini yang dilaksanakan di Aula I Kantor Wali Kota disaksikan langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrial didampingi Wakil Wali Kota, H Ismail (Rabu, 6/12/2017).

Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan Tupoksi pada masing-masing OPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai dalam melayani masyarakat dan mensukseskan program-program pembangunan yang telah disusun dalam RPJMD Kota Tanjungbalai.

Penandatanganan Kesepakatan tersebut langsung ditandatangani oleh Kajari Tanjungbalai, Zullikar Tanjung dengan Kepala BPKPAD, Irwansakti Nasution.

Acara yang diawali dengan paparan Kajari Tanjungbalai Zullikar Tanjung tentang “Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Upaya Penegakan hukum Preventif dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)”.

Zullikar Tanjung menyampaikan peran JPN dalam upaya pendampingan hukum kepada pemerintah dalam hal ini Pemko Tanjungbalai. “Peran JPN yang merupakan bagian dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di kejaksaan yakni memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN) kepada anggota masyarakat yang membutuhkan dan hal ini GRATIS bagi seluruh Masyarakat,” ujarnya.

Dia menambahkan lahirnya TP4D mengubah paradigma dalam penanganan perkara korupsi. “Artinya TP4D berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah sehingga tidak lagi takut terhadap kriminalisasi pada pelaksanaan program kerja dan kegiatan di instansi pemerintah sehingga membangun stigma menjauhi tindak pidana korupsi,” timpalnya.

Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial berharap apa yang telah disampaikan Kajari Tanjungbalai pada pertemuan tersebut dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan sesuai harapan.

“Perlu saya sampaikan, pelaksanaan program kerja kita di masing-masing OPD tidak perlu takut lagi. Kejari Tanjungbalai dalam hal ini telah membuka lebar pintu untuk membantu Pemko Tanjungbalai dalam pendampingan masalah hukum dalam pelaksanaan program kerja mulai dari perencanaan hingga selesainya kegiatan,” jelasnya.

Syahrial menjelaskan tujuan kesepakatan ini dibuat selain untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, juga sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum khususnya bidang DATUN yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan daerah.

“Saya berharap melalui kerjasama ini dapat dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat untuk lebih taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak daerah,” ungkapnya.Acara yang dihadiri Seketaris Daerah Drs.Abdi Nusa, OPD dilingkungan Pemko Tanjungbalai, Camat serta Lurah Sekota Tanjungbalai, Kepala BPS Tanjungabalai, Ka. UPT SAMSAT Kota Tanjungbalai, Jajaran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai. (CR-1/pojoksumut)



loading...

Feeds

RSU Royal Prima Tambah Gedung Baru

Dipaparkannya, tercatat sedikitnya ada 59 rumah sakit umum dan 19 rumah sakit khusus, baik swasta maupun pemerintah yang telah berdiri …