Ombudsman Pertanyakan Tindaklanjut Proses Hukum Kasus Siswa Sisipan di SMAN 2 dan 13

SMA Negeri 13 Medan, salah satu sekolah yang terdapat siswa sisipan

SMA Negeri 13 Medan, salah satu sekolah yang terdapat siswa sisipan

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumut mempertanyakan tindaklanjut pengusutan yang dilakukan Polda Sumut terkait kasus siswa ilegal di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan. Karena sejak pertengahan Desember 2017, Polda Sumut sudah memeriksa beberapa orang dari pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Namun sampai saat ini belum diketahui bagaimana tindaklanjutnya, termasuk dalam penetapan tersangka.

“Kasus ini kan sudah menjadi perhatian publik luas. Karena itu, masyarakat sangat menunggu hasil pemeriksaan itu. Apakah sudah ada tersangka ditetapkan? Atau mungkin polisi tidak menemukan pelanggaran hukum dalam kasus itu? Ini harus dijelaskan ke publik,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2018)

Abyadi menegaskan, pengusutan yang dilakukan Polda Sumut harus punya ending. Harus ada kepastian hukumnya. Jangan mengambang. Jangan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa kasus ini diulur-ulur. Sebab ini menyangkut nasib pendidikan anak-anak.

“Saya melihat, penyelesaian siswa ilegal di SMAN 2 dan SMAN 13 itu, sangat tergantung proses hukum yang dilakukan Polda Sumut saat ini. Peran pihak kepolisian sangat menentukan dalam proses penyelesaian siswa ilegal di SMAN 2 dan 13 tersebut,” tegas Abyadi Siregar.

Menurut Abyadi, polisi harus segera memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam kecurangan masuknya secara ilegal ratusan siswa ke dua SMAN pavorit di Medan itu. “Silakan cepat dibongkar. Karena semakin lama diproses, maka kasus ini akan semakin pelik dan rumit,” tegas Abyadi Siregar.

Menurutnya, yang paling pertama harus dikejar adalah siapa dalang yang memasukkan para siswa itu secara ilegal ke SMAN 2 dan 13. Apakah oknum dari pihak sekolah, bagaimana peran orang tua siswa, hingga bila kemungkinan ada keterlibatan peran oknum-oknum di Dinas Pendidikan.

“Silakan dibongkar. Karena saya dengar, polisi juga sudah mendapatkan bukti-bukti ada transaksi uang dalam memasukkan siswa secara ilegal ini,” kata Abyadi Siregar.



loading...

Feeds