Curi Ikan, WN Thailand Dituntut Denda Rp200 Juta

Terdakwa menjalani sidang,  Rabu (3/1/2018).

Terdakwa menjalani sidang, Rabu (3/1/2018).



POJOKSUMUT.com, MEDAN-Seorang warga negara (WN) Thailand yang menjadi terdakwa dalam perkara pencurian ikan di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI)-Belawan, dituntut denda Rp200 juta.

Terdakwa bernama Kitiphob Chiangso dinilai bersalah lantaran mencuri ikan seberat 1.115 kilogram (kg).

Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Ruji Wibowo. Dalam nota tuntutannya, Ruzi mengatakan jika terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

“Terdakwa dikenakan Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, Pasal 93 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Seluruh pasal tersebut jo Pasal 102,” kata Ruji di Ruang Cakra III, Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (3/1/2018).

Barang bukti berupa satu unit kapal disita oleh negara. Sedangkan ikan seberat 1.115 kg yang berada di atas kapal turut disita dan kemudian dilelang.

“Kapal saat ini berada di Belawan, nanti setelah inkrah akan dimusnahkan. Untuk ikan sudah dilelang seharga Rp1 juta lebih dan uangnya telah disetorkan ke negara,” sebut jaksa usai persidangan.

Penangkapan terdakwa terjadi pada 12 Oktober 2017 lalu oleh petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang sedang patroli dengan menggunakan kapal KP TAKA 3010. Saat itu petugas mendeteksi keberadaan KM PPF 729 GT 51,04 tanpa bendera, yang dinahkodai Kitiphob Chiangsi tengah berada di Perairan ZEE Indonesia atau tepatnya di Selat Malaka pada koordinat 040 20′ 00″ U 990 07′ 00″ T dan melakukan penangkapan ikan.

Kemudian petugas melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut hingga akhirnya berhasil memberhentikannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa bersama tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) yang juga merupakan WN Thailand.



Selain itu, kapal tersebut tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Perintah Berlayar (SPB), sehingga tidak memiliki izin untuk beraktivitas di perairan Indonesia. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds