BI Larang Virtual Currency, Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Uang

Uang


POJOKSUMUT.com, MEDAN-Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman menyatakan, kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Sebab, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tak terdapat administrator resmi, underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif.

Sehingga, rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan
digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karenanya, dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

“Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency,” ujar Agusman dalam keterangan tertulisnya yang diterima melalui Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara, Sabtu (13/1/2018).

Kata Agusman, Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, pihaknya melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank, untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

“Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang serta pendanaan terorisme,” imbuhnya. (fir/pojoksumut)




loading...

Feeds