Rp400 Triliun Lebih Dianggarkan, Pendidikan Indonesia Masih Kalah dari Vietnam

Anak-anak di Desa Aek Mongon belajar dengan menggunakan lampu teplok.

Anak-anak di Desa Aek Mongon belajar dengan menggunakan lampu teplok.

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Dunia pendidikan Indonesia terutama pendidikan tinggi harus ekstra lebih keras dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM). Sebab, anggaran pemerintah yang dialokasikan sebesar Rp400 miliar lebih ternyata masih kalah dengan negara Vietnam.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran pendidikan tahun 2018 mencapai sebesar Rp444,13 triliun, baik untuk alokasi pusat maupun alokasi daerah. Anggaran 20 persen dari total APBN tersebut sama dengan negara Vietnam.

Artinya, merupakan suatu pemihakan yang nyata bagi pendidikan dan riset Indonesia. Anggaran tersebut dialokasikan bagi program-program prioritas pendidikan dan penelitian, antara lain Program Indonesia Pintar, Bidikmisi, Bantuan Operasional Sekolah, Riset, dan program lainnya.

“Kita harus berupaya dan berpikir keras, karena dengan alokasi anggaran pendidikan yang sama dengan Vietnam ternyata belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) setangguh mereka,” ungkap Sri Mulyani saat menjadi Keynote Speaker pada Rakernas Kemenristekdikti 2018 di Gelanggang Mahasiswa USU, Rabu (17/1/2018).

Oleh karena itu, kata dia, ini adalah pekerjaan rumah yang perlu disampaikan dan sama-sama berjuang dalam menghasilkan SDM yang tangguh, berkualitas serta memiliki daya saing.

“95,8 persen anggaran riset kita terkonsentrasi pada level I-VII, ternyata inovasi belum dapat dipasarkan di dunia internasional. Riset ini mayoritas berasal dari pembiayaan pemerintah,” sebut Sri Mulyani.

Dengan kondisi tersebut, sambung dia, implikasinya mengasumsikan bahwa belum sepenuhnya mampu membuat pilot project yang dapat menarik investasi riset berkelanjutan, yang mana end point-nya adalah produksi bernilai komersil. Terlebih, dapat menciptakan lapangan kerja tersendiri.

“Dalam minggu ini saya bertemu dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan ilmuwan muda. Mereka menekankan pentingnya tidak hanya riset terapan tetapi juga riset yang sifatnya awal. Artinya, riset yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas berpikir dan keinginan untuk terus melihat seluruh potensi yang ada di tanah air ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, selama ini pemerintah sudah berinvestasi melalui berbagai kementerian dan utamanya bagi Kemenristekdikti, Balitbang dan lembaga terkait dalam hal penyediaan dana ilmu pengetahuan Indonesia dan LPDP.

Harapannya, investasi untuk riset dilakukan pemerintah dapat berbuah pada produk penelitian yang tidak hanya mengundang investasi swasta namun juga secara komersil dapat digunakan masyarakat. Termasuk, di dalam meneliti potensi SDA Indonesia yang sampai saat ini belum termanfaatkan secara optimal, apakah itu sektor kelautan, kehutanan dan lainnya.

“Keterbatasan dana untuk membiayai penelitian dan pengembangan tidak hanya dihadapi oleh swasta tetapi juga pemerintah. Namun, dengan anggaran yang ada diyakini masih mampu menciptakan optimalisasi penggunaan dan dampaknya,” sebut Sri Mulyani.

Dia menuturkan, dalam suatu kesempatan Presiden Jokowi menekankan, bahwa untuk penggunaan anggaran diharapkan bukan biaya perjalanan atau rapat yang tidak ada hubungannya dengan riset. Hal ini pun perlu dilakukan bagi semua dalam mengelola anggaran.

“Sebetulnya Indonesia sudah melaju lebih melesat lagi dari kondisi saat ini,” ucapnya.

Lebih jauh Menkeu mengatakan, kemajuan suatu negara untuk mengejar ketertinggalan sangat tergantung pada tiga faktor yakni pendidikan, kualitas institusi dan kesediaan infrastruktur.

Ditambahkannya, dunia pendidikan menjadi garis depan di era digital. Perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu merespon kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah banyak melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Sehingga, perguruan tinggi tidak ditinggalkan atau harus tutup.

“Pertemuan ini sangat penting untuk membangun pondasi kemajuan bangsa Indonesia, karena di tangan pimpinan perguruan tinggi, SDM, riset dan inovasi dikelola,” imbuhnya.

Sementara itu, Menristekdikti Prof Mohamad Nasir mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penyelenggaraan riset dan penelitian selama ini cukup besar yakni mencapai Rp24,9 triliun.

Namun, dari jumlah tersebut anggaran yang digunakan untuk penelitian hanya berkisar Rp10,9 triliun atau 43 persen dari total anggaran yang disiapkan. Sisanya untuk perjalanan dinas, pelatihan dan lainnya.

“Pada tahun 2017, Kemenristekdikti mendapatkan alokasi Rp2,41 triliun dari Rp24,9 triliun anggaran penelitian. Ternyata, mampu memanfaatkan 85 persen dari anggaran tersebut untuk penelitian sehingga dapat menghasilkan 17.279 jurnal internasional yang terindeks scopus,” ungkapnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds