Wagub Sumut Ajak Perwakilan Orang Tua Siswa Ilegal Medan Konsultasi ke Kemendikbud

Para siswa ilegal SMA Negeri 2 Medan geruduk Kantor Gubsu selasa (16/1/2018). 
foto : medaninfo88

Para siswa ilegal SMA Negeri 2 Medan geruduk Kantor Gubsu selasa (16/1/2018). foto : medaninfo88

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Wagubsu, Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu belum dapat memutuskan langsung persoalan diskresi. Sebab, pihaknya harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Oleh karenanya, Wagubsu mengajak perwakilan orang tua dari SMA 2 dan SMA 13, dari Dinas Pendidikan Provsu dan pihak yang berkompeten untuk ikut berkonsultasi ke kementerian tersebut yang ada di Jakarta. Hal ini agar keputusan yang akan dibuat tidak menyalahi aturan.

“Kalau tinggal satu hari pun masa tugas saya pak, tentunya saya tidak ingin mengambil keputusan yang melanggar hukum. Makanya, besok perwakilan orang tua ikut berkonsultasi dulu ke Kementerian Pendidikan,” ujar Nurhajizah pada Rapat penyelesaian masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) di luar online SMA Negeri 2 Medan dan SMA Negeri 13 Medan, Selasa (23/1/2018).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, Wadir Reskrimsus Polda Sumut AKBP Roni Samtana, sejumlah siswa dan orangtua.

Sementara, orangtua siswa meminta Pemprovsu melakukan diskresi agar siswa tetap bisa melanjutkan belajar di sekolah tersebut. Hal itu merupakan salah satu solusi supaya anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah.

“Kami sudah pernah menanyakan hal ini ke Kemendiknas. Menurut pihak Kementerian persoalan ini bisa diatasi jika Gubsu mengeluarkan diskresi. Dengan diskresi anak-anak tetap bisa melanjutkan belajar dan sekolah,” ujar salah seorang orang tua siswa.

Kondisi rapat sedikit memanas, ketika orangtua siswa tersebut mendesak Wagubsu, Nurhajizah Marpaung agar Pemprovsu dapat segera mengeluarkan diskresi seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan.

“Ibu di akhir masa jabatan itu sebaiknya meninggalkan kenangan manis buat anak-anak ini, sehingga anak-anak ini bisa tetap melanjutkan pendidikan,” ucapnya.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, sependapat dengan Wagubsu agar semuanya lebih jelas para perwakilan orang tua siswa, diknas dan pihak-pihak terkait turut berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan.

“Hak diskresi diberikan agar gubernur memiliki kewenangan untuk memutuskan. Namun sebaiknya semua pihak harus ikut serta berkonsultasi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik,” sebutnya.

Selain diskresi, kata dia, memang bisa saja solusinya dibuat sekolah terbuka untuk siswa ini hingga mereka tamat. Tapi sekolah terbuka apakah memungkinkan dilakukan di Medan ini.

Diutarakan Arist, persoalan ini harus segera diselesaikan. Masalahnya, anak-anak ini juga tidak memiliki nomor induk siswa nasional (NISN), sehingga siswa tetap tidak bisa mendapatkan raport.

“Kalau mereka dipaksakan pun menerima raport, nomor induknya dari mana. Memang sebaiknya Menteri (Mendikbud) mengeluarkan mandat kepada Gubsu agar dapat mengeluarkan diskresi,” tandasnya.

 



loading...

Feeds

DCS Masih Bisa TMS, Ini Faktornya…

Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menambakan, dari DCS yang diumumkan jika ada TMS otomatis nomor bacaleg di bawahnya naik ke …