Soal Siswa Ilegal SMAN Medan, Ini Pernyataan Tegas Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersama Puan Maharani di Medan, Jumat (26/1/2018).
Foto : fir/pojoksumut

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersama Puan Maharani di Medan, Jumat (26/1/2018). Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akhirnya buka suara terkait persoalan siswa ilegal SMA Negeri 2 dan 13 Medan, yang hingga kini belum juga tuntas.

Ditemui di Medan, Muhadjir menyatakan, bahwa para orang tua siswa ilegal harus mematuhi kesepakatan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang telah diputuskan.

Keputusan tersebut yaitu memindahkan siswa yang masuk tanpa melalui jalur PPDB Online 2017 ke sekolah swasta.

“Sudah dipenuhi toh kesepakatan itu,” kata Muhajir ketika diwawancarai saat mendampingi Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayan Puan Maharani di Sekolah Cinta Budaya Jalan Pancing Medan, Jumat (26/1/2018).

Diutarakan dia, segala persoalan harus diputuskan dengan jalan musyawarah. Jadi, apabila sudah ada hasilnya, maka harus dipatuhi.

“Apa yang sudah disepakati bersama mestinya dijalankan oleh semua pihak. Bukan malah sebaliknya yang berakibat para siswa yang seharusnya dipindahkan ke swasta namun tetap bertahan dan menjadi terkatung-katung. Jadi, salah sendiri kalau enggak ngikutin kesepakatan,” cetusnya.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menegaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online akan terus dipertahankan dan diperbaiki kualitasnya hingga waktu ke depan.

Kata Erry, begitu banyak masyarakat yang berterima kasih atas penerapan PPDB Online.

“Lebih banyak yang berterima kasih karena anak-anaknya bisa masuk murni, tanpa koneksi,” ujar Erry yang juga hadir dalam acara yang sama.

Ia menyatakan, sistem online akan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya di semua tingkatan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, puluhan orangtua siswa ilegal bersama anaknya mendadak mendatangi Kantor Gubernur Sumut (Gubsu) di Jalan Diponegoro, Medan, beberapa waktu lalu. Dalam aksinya para orang tua meminta kejelasan nasib anaknya.

“Kedatangan kami untuk memprotes kebijakan Pemprov Sumut, yang tidak menerima anak kami masuk ke sekolah negeri (tanpa melalui jalur PPDB Online). Anak kami sudah berbulan-bulan tidak sekolah,” ujar salah satu orangtua murid mengaku bernama Dewi.

Diutarakannya, selain nasib tak jelas, anaknya dan siswa ilegal lainnya tidak mendapatkan raport di Semester I. Bahkan, mereka juga sering diejek oleh kakak kelasnya dan juga tak terdaftar dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik). (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds