Ketua Dewan Pers Nilai Media Masih Gagal Kelola Pemberitaan Responsif Gender

Ketua Dewan Pers (kanan) menerima plakat dari Pengurus FJPI, Khairiah Lubis usai acara Konferensi Jurnalis Perempuan Indonesia, di Padang, Rabu (7/2/2018) malam.
Foto : ist

Ketua Dewan Pers (kanan) menerima plakat dari Pengurus FJPI, Khairiah Lubis usai acara Konferensi Jurnalis Perempuan Indonesia, di Padang, Rabu (7/2/2018) malam. Foto : ist

POJOKSUMUT.com, PADANG-Ketua Dewan Pers Indonesia, Yosep Adi Prasetyo menilai saat ini media di Indonesia gagal mengelola pemberitaan yang responsif gender, termasuk media yang memiliki segmen perempuan. Hal ini terbukti dari isi media yang masih mengokohkan subordinasi perempuan terhadap laki-laki.

“Media di Indonesia masih gagal dalam mengelola pemberitaan yang responsif gender. Bahkan media perempuan pun melakukan hal yang sama,” tutur Yosep Adi Prasetyo saat berbicara pada Konferensi Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Hotel Inna Muara, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018) malam.

Konferensi FJPI yang mengambil tema “Menguatkan Profesionalitas Jurnalis Perempuan di Era Globalisasi” ini dihadiri jurnalis perempuan dari seluruh Indonesia.
Selain menghadirkan mantan Ketua Dewan Pers Prof.Bagir Manan, Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis, acara tersebut juga menghadirkan sejumlah jurnalis senior sebagai pembicara diantaranya Uni Lubis (Pemred IDN Times), Ratna Komala (anggota Dewan Pers), dan Ramdeswati Pohan (Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumut).

Dikatakan Yoseph, saat ini media justru menjadikan perempuan sebagai objek dagangan dan mengajak masyarakat untuk menjadi sosok yang konsumtif.

“Misalnya perempuan harus berkulit putih, tinggi langsing dan semampai. Padahal belum tentu produk iklan dari luar cocok untuk dikonsumsi perempuan Indonesia. Produk Milan, Paris, belum tentu cocok dengan perempuan Indonesia. Demikian juga dengan pemberitaan tentang kuliner, ramalan bintang, perempuan dihadapkan pada masalah yang tidak masuk akal,” sebutnya.

Yosep yang akrab disapa Stanley ini menyebutkan media yang memiliki segmen perempuan pun kerap melakukan kekerasan terhadap pemberitaan dengan menyebar berita dengan bahasa yang melecehkan perempuan. “Setidaknya ada 22 kata yang melecehkan perempuan, misalnya, merenggut kegadisan, menggagahi, menipu luar dalam, menggilir dan lainnya,” sebut Stanley.

Sementara Uni Lubis yang merupakan mantan Anggota Dewan Pers yang kini merupakan Pemred IDN Times, mengatakan jurnalis perempuan itu harus ‘speak up, dalam artian berbicara mengkritisi kebijakan-kebijakan redaksi yang membuat bias gender.

Menurutnya, sudah saatnya jurnalis perempuan menyuarakan kebenaran dan mengkritisi kebijakan redaksi yang terkesan menyudutkan perempuan.
“Kalau tidak kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Makanya jurnalis perempuan harus speak up,” sebut Uni Lubis.

Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis dalam kesempatan menyatakan jurnalis perempuan saat ini memiliki tugas bagaimana agar bisa melangkah bersama dengan para aktivis lainnya untuk mempengaruhi masyarakat, peradaban sosial, politik dan budaya agar tidak melakukan bias gender terhadap kaum perempuan. “Saat ini jurnalis perempuan harus punya akses di setiap lini yang dia masuki agar kita bisa mempengaruhi orang-orang disekitar kita,” sebutnya.

Oleh sebab itulah, para jurnalis perempuan harus mampu mensejajarkan diri agar perempuan tidak diekspolitasi tapi juga harus memiliki akses untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, khususnya para pengambil kebijakan.

“Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena itu jurnalis perempuan pun harus mampu memiliki akses untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan tersebut, agar tetap responsif terhadap kaum perempuan,” ujar senator asal Sumut yang juga Pembina FJPI ini. (rel/pojoksumut)



loading...

Feeds