Wali Kota Tanjungbalai Dinilai Tak Berpihak ke Masyarakat Miskin

Kantor Wali Kota Tanjungbalai
foto : kaskus

Kantor Wali Kota Tanjungbalai foto : kaskus

POJOKSUMUT.com, KOTA Tanjungbalai termasuk salah satu daerah padat penduduk di Sumatera Utara yang masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu, yang masih perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

Namun, Pemerintah Tanjungbalai sejauh ini dituding belum berpihak pada masyarakat miskin.

Setidaknya, inilah yang dinilai Ade Agustami Lubis, Praktisi hukum Kota Tanjungbalai di sela-sela mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai, Jalan Pahlawan, belum lama ini.

Ade menjelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaran bantuan hukum serta mandatori UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, kedua perangkat hukum tersebut menekankan bahwa masyarakat marginal/masyarakat miskin sama kedudukannya di mata hukum dan berhak mendapatkan pendampingan dari organisasi bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Tanjungbalai.

“Anehnya Wali Kota Tanjungbalai melakukan pemangkasan Anggaran Bantuan Hukum buat masyarakat miskin. Wali kota hanya mengakomodir masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum pada Tahun 2018 ini sebanyak sembilan orang masyarakat marginal yg berkonflik dengan hukum,” ungkap Ade.

“Sementara masyarakat yang membutuhkan pendampingan bantuan hukum setiap tahunnya ratusan masyarakat baik dalam perkara pidana, perdata, perceraian dan sebagainya,” lanjutnya.

“Seharusnya ini menjadi prioritas Wali Kota Tanjungbalai. Karena ini langsung dirasakan masyarakat Tanjungbalai. Buat apa Perda ini dibuat yang menghabiskan uang ratusan juta kalau pelaksanaannya seperti main-main. Kita meminta Wali Kota segera evaluasi program ini,” tegasnya.

Informasi pemangkasan anggaran bantuan untuk masyarakat miskin ini, kata Ade diperolehnya dari Kabag Hukum Pemko Tanjungbalai.

“Kabag hukum Abdul Rasyid Lubis menerangkan benar anggaran bantuan hukum dilakukan pemangkasan oleh Ketua Anggaran atau Sekdako Tanjungbalai, pemangkasan tersebut juga dilakukan kesemuanya instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai,” jelasnya.

Sementara itu, Pojoksumut.com yang menjumpai Abdul Rasyid Lubis mengatakan, pemangkasan tahun ini hampir mencapai 60%. Dimana, sebelumnya Tahun 2017, dana yang dianggarkan sebanyak 28 perkara mencapai biaya Rp156.960.000.

Dana itu sudah termasuk kegiatan sosialisasi. Sedangkan tahun ini mencapai hanya Rp45.000.000 juta dana tersebut belum termasuk kegiatan sosialisasi. “Pada anggaran perobahan (P) nanti kami akan ajukan kembali dana penambahan untuk kegiatan itu atau bantuan tersebut,” ujar Abdul Rasyid. (CR-1/pojoksumut)



loading...

Feeds

DCS Masih Bisa TMS, Ini Faktornya…

Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menambakan, dari DCS yang diumumkan jika ada TMS otomatis nomor bacaleg di bawahnya naik ke …