Bawaslu Sumut Deklarasi Tolak Politisasi Uang dan SARA

Ijeck dan Sihar ikut dalam deklarasi, Rabu (14/2/2018).

Ijeck dan Sihar ikut dalam deklarasi, Rabu (14/2/2018).

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumutera Utara tahun 2018, di Istana Maimun, Medan, Rabu (14/2/2018).

Hadir dalam deklarasi itu Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw serta Cawagub nomor urut 1 Musa Rajeckshah dan nomor 2 Sihar Sitorus. Beberapa perwakilan tokoh agama juga turut hadir.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan, tujuan dari deklarasi adalah untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas tanpa adanya politik uang dan politisasi SARA.

“Kita ingin Pilkada yang berintegritas dengan tidak adanya politik menggunakan uang dan cara licik SARA. Untuk itu, mengajak seluruh elemen baik paslon, tim pemenangan, partai politik, tokoh agama ikut bersinergi mewujudkannya,” kata Syafrida.

Ia menegaskan, untuk para paslon Cagub-Cawagub Sumut menyadari sendiri tidak menjanjikan kepada masyarakat dan juga tidak memecah belah dengan isu SARA.

“Kita ingin yang terlebih dulu melakukan ini adalah para paslon dan para tim pemenangan. Ini perlu kesadaran diri dan tidak menjanjikan politik uang atau malah memecah belah masyarakat dengan politisasi SARA,” tegasnya.

Diutarakan dia, pihaknya telah berkordinasi dengan 33 Panwas di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

“Politik uang dan politisasi SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, malahan mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan politisasi SARA berakibat masyarakat terkotak-kotak. Oleh karena itu, kita harus lawan bersama,” tukasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds