Gelar Kampanye, Paslon Pilgubsu 2018 Harus Patuhi 24 Larangan Ini

Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus (kanan) dan  Musa Rajekshah membubuhkan cap tangan pada Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara Pilgubsu 2018 Berintegritas di halaman Istana Maimun, Medan, Sumut, Rabu (14/2/2018).

Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus (kanan) dan Musa Rajekshah membubuhkan cap tangan pada Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara Pilgubsu 2018 Berintegritas di halaman Istana Maimun, Medan, Sumut, Rabu (14/2/2018).


POJOKSUMUT.com, MEDAN-Selama pelaksanaan kampanye, pasangan calon (paslon) dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 harus berlangsung damai dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Menurut informasi yang diperoleh dari KPU Sumut, ada 24 larangan dalam kampanye yang dirangkum dari Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada.

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

2.Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

3.Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

4.Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.

5.Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

6.Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.


7.Merusak dan/atau menghilangkan Alat PeragaKampanye.


8.Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.


9. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.


10. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

11.Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.


12.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan.


13.Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan.


14.Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar.


15.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan.



loading...

Feeds