Gawat! Komnas Anak : Kabupaten Tobasa Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Arist Merdeka Sirait saat  di Medan beberapa waktu lalu.
foto : fir/pojoksumut

Arist Merdeka Sirait saat di Medan beberapa waktu lalu. foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, KOMISI Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) selama tiga hari. Hasilnya, sangatlah di luar dugaan dan akal sehat.

Tobasa sebagai wilayah religius dan menjunjung tinggi nilai adat (dalihan natolu) saat ini memegang predikat sebagai Kampung (huta) darurat kekerasan seksual terhadap anak dan krisis moralitas.

Sesungguhnya Tobasa tidaklah pantas mempunyai predikat krisis moralitas dan darurat kekerasan seksual terhadap anak, nanum ini kenyataannya dan tidak bisa terbantahkan.

Menurut laporan Polres Tobasa, sepanjang Januari 2018 telah ditemukan fakta (berdasarkan laporan masyarakat) ada 6 kasus kekerasan seksual dalam bentuk hubungan seksual sedarah (incest) yang dilakukan oleh orang terdekat korban.

Angka ini dikuatirkan akan terus meningkat jika dibanding dengan 29 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2017.

Kasus kejahatan seksual teranyar yang dilakukan oleh ayah kandung dan panan korban di salah satu desa di Kecamatan Silaen, Tobasa Sumatera Selatan sangat mencoreng nilai-nilai agama dan adat di tanah Batak..Tim Kunker Komnas Perlindungan Anak yang dipimpin Arist Merdeka Sirait berkesempatan berkunjung ke desa Silaen untuk bertemu dengan korban Putri (14) bukanlah nama sebenarnya dan ibu korban.

Korban menceritakan pengalaman pahitnya itu, bahwa sejak korban usia 12 tahun telah diperlakukan salah secara seksual dengan penuh ancaman oleh ayah kandung dan paman kandung korban secara berulang-ulang selama dua tahun hingga korban saat ini mengandung 4 bulan.

Korban bercerita, setiap kali ayah dan paman korban melakukan kejahatan seksual kepada dirinya, diawali dengan menenggak minuman keras tradisional “Tuak” lebih dahulu dari warung tuak langganan ayah korban.

Kejahatan seksual ini selalu dilakukan ayah dan pamannya pada saat ibunya dan adik-adiknya terlelap tidur pada malam hari. Bahkan pamannya pernah masuk ke kamarnya dengan cara memanjat melalui internit untuk memaksa korban untuk melayani kebejatan pamannya.

Peristiwa yang sama dan memiluhkan juga dialami dua anak remaja kakak beradik siswi SMP di Balige, Tobasa masing masing-masing Bunga (13) dan Melati (14) keduanya bukan nama sebenarnya mengalami kejahatan seksual berulang-ulang dalam bentuk incest yang dilakukan oleh kedua orangtua kandungnya sendiri dengan penuh ancaman untuk tidak disekolahkan jika tidak mau melayani prilaku bejata ayah kandungnya.

Nasib malang bagi Bunga (13) saat korban melaporkan peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan ayahnya ini kepada guru agamanya dengan harapan mendapat perlindungan, namun guru agamanya justru memanfaatkan situasi buruk itu untuk melakukan kejahatan seksual terhadap korban dengan penuh ancaman.

“Bahkan oleh kepala sekolah kedua korban dikeluarkan dari sekolah dengan cara memberhentikannya,” demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam rilisnya dari Jakarta kepada media di Sumatera Utara, Selasa (20/02/18).

Untuk memastikan kebenaran atas peristiwa ini, dalam kunjungan kerja Komnas Perlindungan anak ke Polres Tobasa bersama Bupati Tobasa Darwin Siagian bersama jajarannya berkesempatan bertemu dan berdialog dengan ayah dan paman korban.

Pada kesempatan itu di hadapan Wakapolres Tobasa dan Kasat Reskrim dan para penyidik dari Unit PPA Polres Tobasa diperoleh pengakuan dan kronologis peritiwa kejahatan seksual yang mengejut dan biadab yang dilakukan pelaku JS (38) ayah kandung korban dan N (32) selaku paman korban.

Atas dasar kejahatan seksual yang sulit diterima akal sehat manusia itulah Komnas Perlindungan Anak dan atas dorongan masyarakat Tobasa agar Polres Tobasa menerapkan Ketentuan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu No. 01 Tahun 2016 junto UU RI No. 35 Tahun tentang Perlindungan Anak sehingga Jaksa Penuntut umum (JPU) dapat menetapkan tuntutannya kepada predator kejahatan seksual sesuai dengan harapan masyarakat minimal dengan ancaman pidana 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Selain itu, dan dapat dikenakan hukuman tambahan fisik seumur hidup dan hukuman “Kastrasi” yakni kebiri lewat suntik kimia apakagi dilakukan oleh orangtua kandung dan paman dari korban, dan oleh hukum dapat ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya.

Inline image 1



loading...

Feeds