Sidang Perdana Gugatan JR Saragih-Ance, Kuasa Hukum Minta KPU Sumut Batalkan Putusan

Pasangan JR Saragih-Ance Selian
Foto : syaifullah/pojoksumut

Pasangan JR Saragih-Ance Selian Foto : syaifullah/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pasangan JR Saragih-Ance Selian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut membatalkan surat keputusan penetapan Paslon Pilgub Sumut yang telah mencoret nama mereka. JR Saragih meminta KPU menetapkan mereka sebagai Paslon.

Hal ini diungkapkan tim kuasa hukum JR Saragih selaku pemohon dalam sidang perdana musyawarah sengketa pencalonan Pilgub Sumut 2018 di Bawaslu Sumut, Selasa (20/2/2018).

Dalam nota gugatan pemohon melalui tim kuasa hukumnya yakni Hermansyah SH MHum, Liberty Sinaga SH, Ikhwaluddin Simatupang SH, Jony Silitonga, Dingin Pakpahan dan Kadirun Sah SH,dalam gugatan permohonannya yang dibacakan mengungkapkan, bahwa sikap termohon (KPU Sumut) mengabaikan Surat Kadis Diknas Sumut terindikasi melanggar hukum.

Dikatakan Ikhwaludin yang membacakan nota gugatan, sesuai Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018, ijazah dan legalisir JR Saragih adalah sah. Namun surat tersebut yang ditembuskan oleh Demokrat ke KPU Sumut tidak sampai dan tidak diakui.

KPU Sumut hanya menerima surat klarifikasi dari Diknas DKI dan hanya ditandatangani Sekretaris. Dalam surat itu, Sekdis menyatakan legalisir Ijazah JR Saragih tidak sah, dan itulah yang kemudian menjadi dasar KPU Sumut mencoret JR-Ance.

Pemohon juga mempersoalkan apa yang disebut dengan makna Ijazah dan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar). Menurut pemohon, yang dimaksudkan dalam persyaratan adalah Ijazah, bukan STTB. Sedangkan yang dipertanyakan KPU adalah STTB.

“Karena itu yang menjadi objek yang harus diteliti adalah Ijazah. Dan dalam syarat UU No.10 Tahun 2016, yang dimaksudkan adalah Ijazah terakhir.Dan ijazah terakhir Pak JR Saragih adalah S3, bukan ijazah SMA,” jelas pemohon.

Pemohon juga mengungkapkan, Ijazah JR Saragih sudah pernah dilegalisir pada tahun 2015 dan adanya putusan yang mensahkan Ijazah pemohon oleh PTUN dan MA menyatakan benar legalisasi adalah sesuatu fakta dan tidak ada masalah.

“Kalau diteliti lagi bahwa surat yang dimaksudkan (Surat dari Sekretaris Diknas) tidak dapat menjadi bahan untuk men-TMS-kan bakal pasangan calon. Sementara Surat Kepala Dinas Pendidikan DKI pada tanggal 19 Januari menyatakan, legalisir telah sesuai aslinya,” sebutnya.

Pemohon juga dalam sidang tersebut mempertanyakan termohon tentang adanya dua surat yakni yang ditandatangani Kadis dan Sekretaris, mana yang diakui. apa mungkin Surat Kepala Dinas Pendidikan DKI tidak diakui keabsahannya ketimbang Surat yang diterbitkan Sekretaris.

Namun nyatanya yang diakui oleh Termohon adalah surat Sekretaris,dan abaikan Surat Kadis Diknas DKI Jakarta.
“Jadi sikap termohon yang mengabaikan surat Kadis Diknas DKI adalah bertentangan dengan hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, jalannya persidangan mendapat pengawalan super ketat oleh kepolisian. Sidang perdana sengketa ini juga diramaikan dengan kehadiran ratusan pendukung JR Saragih. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds