Terungkap! Helikopter Dinas Polda Sumut Disewa Pengantin, Pilot dan Co-Pilot Diduga Terima R120 Juta

Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan pers di kantornya, Senin (5/3/2018).

Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan pers di kantornya, Senin (5/3/2018).

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Terkuak sudah helikopter dinas Polri yang disinyalir digunakan untuk prosesi pengantin di Kota Pematangsiantar beberapa waktu lalu dan viral di media sosial.

Dalam kasus ini, pilot dan co-pilot diduga menerima imbalan Rp120 juta dari warga yang melakukan prosesi pernikahan.

Informasi yang diperoleh, terungkapnya kendaraan dinas milik Polri tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi berawal dari warga yang juga merupakan pengusaha asal Kota Medan berinisial RG.

Pengusaha yang merupakan keluarga dari pasangan pengantin itu membutuhkan helikopter komersial untuk membawa kedua mempelai dalam prosesi pernikahan.

Selanjutnya, RG menghubungi broker atau perantara dan disepakati menggunakan helikopter milik Polri yang BKO di Polda Sumut.

“Keluarga pengantin berinisial RG dari Siantar menghubungi bloker untuk mencari helikopter komersial. Namun saat dibutuhkan, heli tersebut rusak,” ungkap Waka Polda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan pers di kantornya, Senin (5/3/2018).

Baca Juga : Viral! Video Pengantin di Siantar Diduga Gunakan Heli Milik Polda Sumut
Baca Juga : Reaksi Kapolda Sumut soal Helikopter Diduga Digunakan Pengantin di Siantar

Meski rusak, RG tetap meminta heli tersebut digunakan lantaran sudah membayar. Setelah dicari solusinya, akhirnya broker menghubungi kru heli Polri.

“Karena kejadian hari minggu, heli tersebut terbang dari Polda Sumut. Karo Ops (Kepala Biro Operasional) Polda Sumut sempat menghubungi pilot, tetapi tidak mendapat respon,” ujar Agus.

Menurutnya, peristiwa tersebut betul-betul insiatif dari pilot dan co-pilot heli tersebut. Kebetulan, bloker mengenal co-pilot.

Kemudian co-pilot yang sudah menghubungi pilot ternyata setuju. Lalu, warga diduga memberi uang Rp120 juta kepada broker.

“Broker memberikan uang kepada warga insial A, yang kemudian menghubungkannya kepada pilot. Namun, kita enggak tahu berapa yang diberikan mereka,” sebut Agus.

Ia menambahkan, dalam kasus ini pihaknya tidak berwenang memberikan sanski kepada pilot dan co-pilot yang diduga melanggar aturan administrasi dan kode etik Polri.

“Semua keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Mabes Polri karena yang memiliki kewenangan. Sebab, keduanya (pilot dan co-pilot) di bawah kendali Baharkam Mabes Polri,” tukasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds