Terbukti Selewengkan Wewenang, Mantan Bupati Nias Dihukum 2 Tahun Penjara

Mantan Bupati Nias Binahati B Baeha menjalani sidang vonis, Jumat (9/3/2018).

Mantan Bupati Nias Binahati B Baeha menjalani sidang vonis, Jumat (9/3/2018).

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Terbukti menyalagunakan kewenangannya dalam kerja sama dengan PT Riau Airlines, mantan Bupati Nias Binahati B Baeha dihukum selama dua tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (9/3/2018).

Ketua majelis hakim Achmad Sayuti Harahap didampingi dua hakim anggota Sriwahyuni Batubara dan Elias dalam putusannya, juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta atau digantikan dengan 2 bulan kurungan badan apabila tidak membayarnya.

“Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan membayar uang pengganti dikarenakan terdakwa tidak menikmati hasil uang kerugian negara. Sebab, hasil kerja sama itu dinikmati oleh masyarakat Nias. Selain itu, dananya langsung diserahkan kepada PT Riau Airlines sebesar Rp6 miliar,” ungkap ketua majelis.

Menurutnya, pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Binahati adalah inisiatif. Namun, tanpa dilandasi adanya aturan.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penuntut umum. Dimana terdakwa melalui penasehat hukumnya, Stefanus menyatakan banding sama hal dengan jaksa.

Dimana jaksa sebelum menuntut penguasa Kabupaten Nias tersebut selama 8 tahun penjara dan denda Rp200 Juta subsidair 5 bulan kurungan. Serta, mewajibkan membayar Up sebesar Rp6 miliar atau digantikan 4,6 tahun penjara.

Sementara itu, mantan Bupati Nias Binahati B Baeha melalui penasehat hukumnya, Stefanus mengatakan, alasan banding diajukan sesuai fakta dan putusan majelis hakim. Bahwa, apa yang dilakukan Binahati untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada menikmati uang tersebut.

Stefanus juga mengatakan, fakta lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim di antaranya dalam LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Nias TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Dimana dalam LHP tersebut dinyatakan tidak ada indikasi kerugian negara/daerah. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds