JR Saragih Ancam Pidanakan KPU Sumut, Jika Tak Lakukan Ini…

JR Saragih saat memberikan keterangan pers di Medan, Senin (12/3/2018).
Foto : fir/pojoksumut

JR Saragih saat memberikan keterangan pers di Medan, Senin (12/3/2018). Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut), JR Saragih mengancam akan mempidanakan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

Rencana tersebut akan diambil jika KPU Sumut ini tidak menetapkannya sebagai calon gubernur.

“Kalau mereka (KPU Sumut) tidak akui itu (fotokopi SKPI yang dilegalisasi), akan kita adukan pidana. Sebab, itu (SKPI) resmi jelas,” ujar JR Saragih ketika memberikan keterangan pers di Medan, Senin (12/3/2018).

Menurut dia, langkah hukum yang akan diambil sesuai pasal 180 UU No 10 Tahun 2016 karena menghalang-halangi.

“Sesuai putusan Bawaslu Sumut, KPU Sumut harus membuat keputusan dalam tiga hari setelah proses legalisasi fotokopi ijazahnya. Setelah itu, harus ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut,” sebut JR Saragih.

Ia mengaku tetap optimistis akan ditetapkan KPU Sumut sebagai calon gubernur, walau yang dilegalisasi adalah fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (SKPI).

“100 persen saya yakin jadi calon (gubernur Sumut). Sebab, yang saya perjuangkan bukan kehendak tapi membawa marwah masyarakat Sumut,” katanya.

Dilanjutkannya, optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, didasari SKPI telah sesuai aturan, yakni dilengkapi nomor ijazah, nilai, dan sidik jari.

“SKPI digunakan calon lain saat mendaftar ke KPU Sumut juga diterima, padahal nomor ijazahnya tidak ada. Selain itu, pendaftaran tanggal 10, sedangkan SKPI-nya tanggal 15. Jadi, dia waktu mendaftar pakai apa? Kalau kita dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), kita pidanakan,” ucapnya.

Diakui JR Saragih, keputusan KPU Sumut nanti menentukan langkahnya dan pasangannya Ance Selian dalam gugatannya di PTTUN Medan. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PKB ini sebelumnya juga menggugat putusan Bawaslu Sumut, yang hanya mengabulkan sebagian permohonan mereka ke PTTUN Medan.

Ia menuturkan, langkah timnya ke PTTUN Medan untuk mengantisipasi terbatasnya waktu legalisasi fotokopi ijazah yang diputuskan hanya 12 hari kerja. Berdasarkan pengalaman pihaknya, urusan seperti itu bisa memakan waktu hingga 21 hari.

“Jika KPU Sumut menetapkan kami sebagai pasangan calon, gugatan di PTTUN Medan akan dicabut. Namun, kalau tidak kita lanjut dan ada pidananya,” cetus dia.

Diberitakan sebelumnya, JR Saragih telah melegalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat. Langkah ini sesuai dengan putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan agar pihak JR Saragih melakukan legalisasi fotokopi ijazah ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat. Proses itu dilakukan bersama-sama KPU Sumut.

Meski putusan Bawaslu Sumut atas sengketa itu memerintahkan legalisasi fotokopi ijazah, tim JR Saragih melegalisasi fotokopi SKPI. Dokumen pengganti itu digunakan, karena ijazahnya hilang saat mengurus legalisasi.

Kehilangan itu telah dilaporkan ke Polsek Metropolitan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan nomor laporan 1150/B/III/2018/Sektro.Kom tertanggal 5 Maret 2018. Berbekal laporan itu, JR Saragih membuat SKPI ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds