Diancam Dipidanakan JR Saragih, Ini Reaksi KPU Sumut

JR Saragih saat memberikan keterangan pers di Medan, Senin (12/3/2018).
Foto : fir/pojoksumut

JR Saragih saat memberikan keterangan pers di Medan, Senin (12/3/2018). Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) sepertinya tak ciut sedikipun terhadap ancaman bakal calon gubernur Sumut (Cagubsu) Jopinus Ramli (JR) Saragih, yang akan menempuh jalur hukum atau mempidanakan.

Hal itu terkait jika JR Saragih tak juga diloloskan menjadi Cagubsu lantaran sudah melaksanakan putusan Bawaslu.

Putusan yang dilaksanakan JR Saragih yakni melakukan legalisir ijazah SMA-nya. Namun, legalisir yang dilakukan JR Saragih bukan ijazah melainkan fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) lantaran hilang.

Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum, Iskandar Zulkarnain mempersilakan langkah Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu.

“Kami mengartikannya begini, kami sebagai penyelenggarakan Pemilu dan kami melayani sesuai peraturan. Kami tidak artikan itu ancaman. Kalau dilaporkan, itu hak dia. Kalau dipanggil, kita datang,” ucap Iskandar, Selasa (13/3/2018).

Menurut Iskandar, saat ini justru ada 2 laporan pidana terhadap pihak JR Saragih, berkaitan dengan dugaan pemalsuan legalisasi fotokopi ijazah yang kini tengah diproses Gakkumdu. “Saat ini Ketua (KPU Sumut, Mulia Banurea) tengah di Bawaslu untuk menjadi saksi kasus itu,” cetus Iskandar.

Sebelumnya, JR Saragih menyatakan akan mempidanakan komisioner KPU Sumut jika dia kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur.

“Kalau dia (KPU Sumut) tidak akui (fotokopi SKPI yang dilegalisasi) akan kita adukan pidana. Karena (SKPI) itu resmi jelas. Kita akan laporkan sesuai Pasal 180 (UU No 10 Tahun 2016) , karena menghalang-halangi,” kata JR Saragih, Senin (12/3/2018) kemarin.

Bupati Simalungu ini tetap optimistis akan ditetapkan KPU Sumut sebagai calon gubernur meskipun yang dilegalisasi adalah fotokopi SKPI.

Sebelumnya, JR Saragih telah melegalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (SKPI) ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat. Langkah ini sesuai dengan putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan agar pihak JR Saragih melakukan legalisasi fotokopi ijazah lembaga berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Proses itu dilakukan bersama-sama KPU Sumut.

Meski putusan Bawaslu Sumut atas sengketa itu memerintahkan legalisasi fotokopi ijazah, utusan JR Saragih melegalisasi fotokopi SKPI. JR Saragih mengatakan dokumen pengganti itu digunakan karena ijazahnya hilang saat mengurus legalisasi.

Kehilangan itu telah dilaporkan ke Polsek Metropolitan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan nomor laporan 1150/B/III/2018/Sektro.Kom tertanggal 5 Maret 2018. Berbekal laporan itu, JR Saragih membuat SKPI ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Putusan Bawaslu Sumut mengenai legalisasi ini menyusul sengketa Pilkada yang dimohonkan JR Saragih-Ance Selian. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB dan PKPI membuat permohonan itu karena dinyatakan KPU Sumut tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds