Dugaan Korupsi Tahun Anggaran 2016 di Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, Brantas Aksi di Tiga Tempat

Aksi di Gedung DPRD Tanjungbalai, kemarin.
Foto : Taufik/pojoksumut

Aksi di Gedung DPRD Tanjungbalai, kemarin. Foto : Taufik/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, TANJUNGBALAI-Barisan Rakyat Anti Penindasan (Brantas) Kota Tanjungbalai melakukan aksi unjuk rasa guna menyikapi adanya dugaan indikasi Korupsi Tahun Anggaran 2016 di Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, kemarin (20/3/2018).

Massa mulai aksinya di bundaran depan PLN Jalan Jendral Sudirman Kota Tanjungbalai dilanjutkan ke Gedung DPRD Kota Tanjungbalai dan berakhir di Kantor Polres Kota Tanjungbalai.

Dalam orasinya, Martinus Lase, Koordinator aksi mengatakan ada temuan data dari hasil audit BPK RI Tahun 2016, bahwa Setwan DPRD Kata Tanjungbalai, pada kegiatan Realisasi belanja pemeliharaan rutin kendaraan bermotor roda empat, tidak sesuai dengan kenyataannya.

“Terkesan diakal-akali bahkan bermuara pada indikasi tindakan palsuan dokumen pertanggung jawaban yang sarat akan korupsi,” kata Martinus.

“Kuat dugaan kalau Setwan telah melakukan MoU dengan bengkel “AJ” untuk kegiatan tersebut, untuk penyajian SPJ tetap digunakan bon penagihan bengkel AJ sehingga dilakukan rekayasa SPJ dari bengkel tersebut. Kami temukan bukti asli berupa bon perbaikan kendaraan dari pihak lain yang dapat diakui hanya sebesar Rp58.283.000,00 sedangkan sisa sebesar Rp45.739.642,86. Dari Rp104.022.642,86 hanya terpakai Rp58.283.000,00, selebihnya sekitar Rp 45.739.742,86 diindikasikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami sudah melakukan klarifikasi kepada Sekretaris Dewan, tapi beliau tidak bisa untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Saat aksi dilakukan di Gedung DPRD Kota Tanjungbalai, pengunjuk rasa dipersilakan masuk di Aula II gedung DPRD Kota Tanjungbalai dan ditanggapi oleh Anton Darwin Nasution (Anggota DRPR komisi A Fraksi Gerindra), dan Said Budi (Anggota DPRD komisi A Fraksi Golkar), serta Buyung Pohan (Anggota DPRD komisi A Fraksi PDIP).

Namun, pertemuan itu tidak mendapatkan titik terang, kerana Setwan tidak di tempat, akhirnya aksi unjuk rasa dan orasi kembali dilanjutkan ke Kantor Polres Kota Tanjungbalai sekaligus memberikan data resmi terkait adanya indikasi korupsi yang dilakukan Setwan DPRD Kota Tanjungbalai.

Kapolres Kota Tanjungbalai AKBP Tri Setyadi Artono melalui Kanit Tipikor Polres Tanjungbalai Iptu Basuki menyampaikan ada mekanisme yang harus diikuti dan pihaknya akan berkoordinasi apakah sudah ada kerugian negara atau belum.

Terpisah, Sekretaris Dewan pada Gedung DPRD Kota Tanjungbalai M. Juni Lubis yang berhasil dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurut Juni Lubis waktu itu bukan dirinya yang menjadi Setwan, melainkan orang lain yang saat ini sudah pensiun.

“Itu anggaran pada Tahun 2016 dan setelah dilakukan audit oleh BPK RI pada Tahun 2017 lalu dan begitu ada yang dinyatakan menjadi temuan, maka uang tersebut kami kembalikan. Sebagaimana dengan hasil audit BPK RI kami langsung memulangkan uangnya kepada Kas Daerah. Kalau adek-adek kurang yakin atau tidak percaya silahkan pertanyakan kepada pihak Inspektorat Kota Tanjungbalai,” pungkasnya. (CR-1/pojoksumut)



loading...

Feeds