Perlindungan Hak Anak di Sektor Perkebunan Sawit Belum Maksimal

Ilustrasi kelapa sawit

Ilustrasi kelapa sawit

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Penerapan perlindungan hak anak di sektor perkebunan kelapa sawit sepertinya belum terimplementasi dengan baik.
Sebab, masih ada dunia usaha baik perorangan maupun badan usaha yang bergerak pada sektor tersebut, khususnya di Sumut belum menerapkan sepenuhnya.

Padahal, perlindungan hak anak dalam sektor perkebunan kelapa sawit telah diatur oleh Undang Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Selain itu, Peraturan Menteri (Permen) Nomor 235 tentang jenis-jenis pekerjaan terburuk yang dilarang untuk anak, hingga Perda Nomor 5/2004 yang mengatur pencegahan, penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Keumala Dewi mengungkapkan, agar penerapan perlindungan hak anak dapat berjalan sepenuhnya, maka dilakukan workshop & regional stakholders meeting komitmen implementasi Children Rights and Business Principles (CRBP) atau prinsip dunia usaha dan hak anak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan yang melibatkan ICCO Cooperation, Komisi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, merupakan bentuk komitmen dari semua elemen yang ada dalam proses penerapan CRBP.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menjangkau tiga pilar yakni, pemerintah, komunitas kebun kelapa sawit dan kelompok anak. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah lingkungan yang ramah bagi anak,” jelas Keumala seusai workshop & regional stakholders meeting komitmen implementasi CRBP di Hotel Grand Mercure Medan baru-baru ini.

Menurutnya, seluruh instansi terkait dalam masalah ini berharap usaha-usaha kepedulian dan perhatian yang dilakukan untuk anak-anak saat ini bisa menjadi investasi jangka panjang. Sehingga, akan menjadikan mereka pemimpin di masa depan.

Diutarakan Keumala, dalam kegiatan ini terdapat tiga sasaran penting rekomendasi yang disepakati kepada pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Antara lain, rekomendasi kepada pemerintah pusat dan provinsi adalah pentingnya segera menyusun penerapan kebijakan CRBP yang melibatkan semua pihak.
Sehingga perkebunan dapat mengadopsi 10 prinsip dunia usaha untuk pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak dalam kebijakan perkebunan.

“Penyusunan regulasi tersebut diharapkan dimulai dari pusat untuk menjadi pedoman perkebunan dalam mengimplementasikannya. Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan tersebut menjadi acuan pelaksanaan dan pengawasan di lapangan,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, kepada organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh, peserta workshop merekomendasikan agar lebih aktif mendorong pemerintah dan perusahaan untuk me-review kebijakan perusahaan dengan memasukkan 10 prinsip CRBP ke dalam kebijakan perkebunan sawit.

HalĀ  tersebut terkait rekomendasi kepada perusahaan, dimana peserta workshop sepakat meminta agar setiap perkebunan kelapa sawit memiliki definisi yang sama terkait pekerja anak dan anak yang bekerja di wilayah perkebunan.

“Poin penting bagi perusahaan adalah adanya SOP perkebunan yang mengutamakan gender dan hak-hak anak. Kebijakan dan SOP tersebut pula akan menjadi pedoman perkebunan melakukan monitoring dan evaluasi berkala, mengenai ada tidaknya anak yang bekerja di perkebunan,” papar Keumala.

Menurut Keumala lagi, adanya kebijakan dan SOP mengenai CRBP sekaligus akan mengatur mekanisme pengaduan dan remediasi jika ada kasus anak bekerja di kebun dengan tahapan dan prosedur yang jelas. Termasuk, mengatur pola penyaluran dana CSR untuk mendukung pemenuhan hak, perlindungan dan partisipasi di area perkebunan serta desa lingkar perkebunan.

Lebih jauh ia mengatakan, dari 10 prinsip CRBP ada beberapa poin penting yakni terkait dengan tempat kerja, pasar dan komunitas serta lingkungan. Artinya, prinsip bisnis dan hak anak mengatur bagaimana perusahaan menjamin pemenuhan hak anak pada poin tersebut.

“Beberapa perusahaan perkebunan di Sumut yang dilakukan pemetaan, sudah menerapkan aturan yang terkait dengan CRBP. Misalnya, ada kebijakan dalam operasional perusahaan tidak boleh ada anak yang bekerja. Atau, tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Namun, muncul persoalan dimana tenaga kerja membawa anaknya ke lingkungan kerja dan bahkan ikut bekerja dengan alasan ekonomi,” bebernya.

Ia menambahkan, dalam pemetaan pihaknya ada ditemukan fasilitas-fasilitas yang menjamin perlindungan anak dan kenyamanan pekerja ketika membawa anak atau tempat penitipan anak. Akan tetapi, standarisasi fasilitas tersebut seperti orang-orang yang ada pada fasilitas itu sudah terlatih hingga analisis risiko, masih butuh proses lebih lanjut.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat menuturkan, perlindungan atau pemenuhan terhadap hak anak di sektor kepala sawit sudah diatur dalam 7 prinsip keberlanjutan usaha perkebunan. Salah satu di antaranya, larangan terhadap pekerja anak.

“Auditor akan mengecek daftar tenaga kerja yang ada di suatu perusahaan. Apabila terdapat pekerja anak maka sertifikat akan dikaji ulang. Proses sertifikasi ini juga dievaluasi setiap tahun,” ujarnya.

Sementara, Plt Kepala Disnaker Sumut Frans Bangun mengatakan, perlindungan hak anak dalam dunia kerja telah menjadi perhatian serius bahkan dunia dan dari segi regulasi sudah relatif baik.

Meski dari segi regulasi sudah cukup baik, namun dalam tatanan praktik atau komitmen masih menjadi masalah lantaran masih banyak anak-anak yang bekerja. Akan tetapi, terkadang terjadi perdebatan dikarenakan faktor ekonomi hingga sosial budaya.

“Kami sudah melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi hingga pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan agar memperhatikan masalah pekerja anak. Lima tahun belakangan, terdapat anak-anak di perkebunan khususnya kelapa sawit yang mengambil pekerjaan orang dewasa. Hal itu dilakukan lantaran faktor ekonomi karena diajak orang tuanya bekerja demi mendapat upah yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jabarnya.

Frans menyebutkan, anak-anak yang bekerja itu sebagian besar di luar hubungan kerja. Artinya, dibawa oleh orang tuanya dan bukan atas perintah perusahaan. Namun demikian, hal ini masih menjadi masalah.

Di dalam Pasal 73 UU Nomor 13/2003, apabila anak berada di tempat kerja maka dianggap bekerja. Kecuali, bisa dibuktikan sebaliknya. Lalu, dalam UU 170 tentang keselamatan kerja, bahwa bagaimana supaya tenaga kerja dan semua orang di lingkungan kerja sehat serta selamat.

Ini dapat diartikan, bahwa semua orang yang berada di tempat kerja siapapun itu termasuk anak-anak menjadi tanggung jawab perusahaan. Apabila anak-anak dibawa orang tuanya dan terjadi kecelakaan atau menderita penyakit, maka tanggung jawab perusahaan.
“Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan membuat komitmen bersama supaya tidak ada lagi anak-anak di tempat kerja,” cetusnya.
(fir/pojoksumut/sdf)



loading...

Feeds