Terkait BLBI, Auditor BPK RI Harus Diperiksa!

POJOKSUMUT.com, MEDAN- Indonesian Audit Watch (IAW) sangat menyayangkan kinerja BPK RI dan KPK jika fakta persidangan kasus BLBI seperti yang disampaikan Advokad terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung benar adanya.

Nota keberatan atau eksepsi Advokad itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/5/2018) menilai bahwa kerugian negara Rp 4,5 triliun yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diperoleh dari kerja audit investigasi yang tidak sesuai prosedur.

Audit tersebut atas permintaan Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK), sebut pendiri IAW Junisab Akbar kepada wartawan di sela kunjungannya di Medan Senin 21/5/2018.

Audit itu disebut Advokad tidak sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 sebab audit BPK tidak melibatkan pihak BPPN seperti ketua, wakil ketua maupun anggota.

Dengan kata lain, menurut Ahmad Yani kuasa hukum terdakwa, dalam pemeriksaan BPK tidak melibatkan terperiksa atau pihak yang bertanggung jawab dari BPPN. Padahal, dalam audit BPK tahun 2002 dan 2006, pihak terperiksa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan.

“Jikalau bukti dalam persidangan yang disajikan Advokad itu benar adanya, maka dengan ini kami turut menyesalkan kualitas BPK RI yang tidak dengan baik dan benar mengontrol para auditornya,” kata Junisab.

Jangan nanti malah BPK RI secara lembaga terseret dalam upaya hukum yang mungkin akan ditempuh oleh Advokad tersangka itu.

” Kami sangat prihatin jikalau itu sampai terjadi. Apalagi ada lebih dari satu hasil audit BPK RI atas hal yang sama yang bisa dijadikan mereka sebagai bukti untuk pembanding.”

“Saran kami, segera saja dilakukan rapat badan yang khusus menyikapi hal ini sebelum BPK RI sebagai institusi negara menghadapi persoalan yang lebih rumit.”

” Kami juga mendengar selentingan bahwa diduga kuat ada sesuatu hal yang menyebabkan hasil audit saat ini menjadi seperti berbanding terbalik dari hasil audit sebelum-sebelumnya. Semoga saja selentingan itu tidak benar,” papar Junisab lagi.

“Kami akan terus dengan teliti memcermati hasil audit investigatif BPK RI atas permintaan KPK tersebut agar tidak menyimpang dari standard audit yang baik dan benar.”

“Dan kami sedang menyiapkan langkah hukum yang dimungkinkan perundang-undangan jikalau permasalahan ini semakin mengemuka ke depan hari,” pungkas Junisab.

(rel/pojoksumut)



loading...

Feeds