Hanya 13 Kabupaten/Kota di Sumut Raih WTP dari BPK


POJOKSUMUT.com, MEDAN-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut tahun Anggaran 2017, Kamis (24/5/2018).
LHP ini diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI, Isma Yatun.

Diungkapkan Isma, hingga saat ini BPK telah menyampaikan LHP kepada 21 daerah di Sumut, setelah sebelumnya juga diserahkan kepada Pemko Pematangsiantar dan Pemkab Asahan.

 

“Dari 21 daerah itu, ada 13 daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP) atas laporan keuangan yang telah diajukan dan diperiksa BPK,” katanya.

Selain Pematangsiantar dan Asahan yang telah memperoleh LHP beberapa waktu lalu, hari ini BPK menyerahkan LHP kepada Pemkab Labuhanbatu, Humbang Hasundutan, Tebingtinggi, Binjai, Toba Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Samosir, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Serdangbedagai, Langkat, Deliserdang, Simalungun, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Dairi, Karo dan Pakpak Bharat.

Dari 21 daerah yang telah menerima LHP tersebut, 13 diantaranya mendapat opini WTP dari BPK, yakni Pematangsiantar, Asahan, Tapsel, Taput, Dairi, Labura, Labusel, Pakpak Bharat, Humbahas, Tobasa, Samosir, Padanglawas Utara dan Binjai.

Pemda Asahan, Samosir dan Padanglawas Utara berhasil meningkatkan opini menjadi WTP. Pemkab Tapsel, Taput, Dairi dan Labuhanbatu Utara sukses mempertahankan WTP empat tahun berturut-turut dan hanya Labuhanbatu Selatan yang mampu mempertahankan opini WTP dalam lima tahun terakhir.

Dikatakan Isma, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan. “Selamat kepada 13 daerah yang mendapat opini WTP,” katanya.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menambahkan, hasil pemeriksaan yang diberikan BPK tersebut diharapkan bisa menjadi pendorong bagi kepala daerah untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan.  

“Hasil pemeriksaan BPK ini juga nanti akan menjadi bahan untuk Ranperda Pertanggungjawaban, kemudian menyusun P-APBD dan APBD tahun selanjutnya. Jika terlambat, maka semuanya akan terlambat,” pungkasnya.

BPK Ungkap Masalah pada Laporan Keuangan Pemda

Lebih lanjut Isma mengatakan, pihaknya mengungkapkan sejumlah masalah yang ditemukan selama proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Sumut. Akibat masalah-masalah itu, kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh beberapa daerah di Sumut menjadi berkurang.

“BPK masih menemukan sejumlah masalah pada laporan keuangan masing-masing pemda,” katanya.

Adapun masalah-masalah yang kerap ditemukan antara lain, terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tidak tetap tidak diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung; aset disajikan dengan nilai Rp0,00; aset tidak didukung rincian yang memadai, tanah di bawah ruas jalan dan daerah irigasi belum disajikan dalam neraca serta nilai rehabilitasi aset tetap tidak distribusikan ke aset tetap perolehan awal.



Masalah berikutnya adalah kekurangan volume pekerjaan pada pengadaan jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Penatausahaan piutang PBB P2 juga belum memadai dan belum divalidasi.

Masalah lainnya adalah realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan kondisi senyatanya, serta tidak didukung dokumen yang lengkap dan sah.

Ditegaskan Isma, permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota agar tak terulang.



loading...

Feeds