96 TPS Harus Gelar Pengumutan Suara Ulang, 11 Diantaranya di Sumatera Utara

TPS unik bernuansa Batik di Jalan Gaperta Kecamatan Medan Helvetia dan Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Medan Maimun.
Foto : fir/pojoksumut

TPS unik bernuansa Batik di Jalan Gaperta Kecamatan Medan Helvetia dan Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Medan Maimun. Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melakukan pemutakhiran terhadap publikasi hasil pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018. Hasilnya, ada 96 tempat pemungutan suara (TPS) yang direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Komisoner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut data tersebut berdasarkan data yang masuk hingga Minggu (1/7/2018).

Dia mengatakan hari ini merupakan hari terakhir kewenangan Bawaslu dalam memproses PSU. Namun apabila ada temuan lain selama masa rekapitulasi data hasil, Bawaslu bakal tetap melakukan proses.”(Hari ini terkahir) Kecuali, muncul temuan lain dalam proses rekapitulasi data,” ucapnya seperti dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Minggu (1/7/2018).

Adapun sekarang, proses rekap data hasil telah sampai pada tingkat kecamatan, kecuali 14 daerah di mana mengalami penundaan proses pemungutan suara serta 69 TPS harus melakukan PSU. Rekap data pada tingkat ini berlangsung sanpai 4 Juli, dilanjut dengan rekap tingkat kabupaten sampai 6 Juli.

Provinsi paling banyak menggelar PSU adalah provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 40 TPS. Selain itu, dari rekomendasi Bawaslu mengenai PSU, KPU baru menindaklanjuti 69 TPS di 26 kabupaten/ kota di 10 provinsi. Sedangkan, data per Kamis (1/7/2018) di Sumatera Utara ada 11 TPS yang harus menggelar PSU.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam laman resmi Bawaslu, menambahkan terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi pengawas pemilu merekomendasikan PSU.

Diantaranya adalah pembukaan kotak suara 1 hari sebelum pemungutan suara, kotak suara tidak disegel, surat suara tercoblos, jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang hadir, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Selain itu terdapat pemilih yang berasal dari TPS lain, KPPS mencoblos lebih dari satu kali, surat suara kurang yang jumlahnya mencapai 227, KPPS membawa lari kotak suara dan isinya, serta terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat. (Jaa/JPG/nin/pojoksumut)



loading...

Feeds