Bawaslu Sumut: Pembukaan Kotak Suara Harus Transparan

ilustrasi
net

ilustrasi net

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pembukaan kotak surat suara untuk mengambil hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Form C1) guna kepentingan pemindaian (scan) hasil harus transparan. Hal itu agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut Aulia Andri mengatakan, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupat dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disebutkan, bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan salinan berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Hasil Perolehan Suara (C1) kepada KPU kabupetan/kota melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kemudian, Pasal 57 ayat (1) disebutkan, KPU kabupaten/kota mengirimkan hasil pemindaian (scan) kepada KPU untuk diumumkan dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) suara.

“Berdasarkan aturan itu, seharusnya KPU kabupetan/kota sudah memiliki dokumen untuk dipindai ke Situng suara,” kata Aulia Andri, Minggu (1/7/2018).

Diutarakannya, KPU Sumut memberikan arahan kepada KPU kab/kota untuk membuka kotak surat suara dalam mengambil dokumen C1 guna kepentingan pemindaian. Hal itu diketahui atas surat KPU Sumut Nomor 895/2018 tertanggal 29 Juni 2018 tentang Pembukaan Kotak Surat Suara  yang ditujukan kepada Bawaslu Sumut .

“Kita sudah ingatkan jajaran Panwas kab/kota agar meminta data dari KPU setempat, KPPS mana saja yang tidak menyerahkan C1 kepada KPU (kabupeten/kota). Lalu meminta data lengkap TPS mana saja, sebelum  kotak surat suara dibuka,” katanya.

Berdasarkan data itu, sambung Aulia, Panwas kab/kota bisa mendapatkan informasi awal dari Pengawas TPS, PPL dan Panwas Kecamatan mengenai hasil laporan pengawasan di setiap TPS dimaksud. Tujuannya, agar dapat membandingkan kesesuaian dokumen yang pada Pengawas dengan dukumen yang diambil dari kotak surat suara.

Bahkan jika dibutuhkan, Panwas kab/kota bisa menghadirkan jajarannya dari tingkat kelurahan/desa hingga pengawas TPS untuk menyaksikan pembukaan kotak.

“Ada dulu datanya, baru dilakukan pembukaan kotak suara. Jadi, bukan berarti semua kotak suara dibuka dan ini harus tertib,” terangnya.

Selain itu, tambah Aulia, Panwas kab/kota juga harus memastikan pembukaan kotak suara secara transparan. Artinya, dihadiri dan disaksikan para saksi dari tiap peserta pemilihan juga pihak keamanan. “Berita acara dan dokumentasi harus lengkap,” pungkasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds