DPRD Medan Setuju Pengelolaan Rusunawa Kayu Putih Dialihkan

Foto : drpd-medankota.go.id

Foto : drpd-medankota.go.id

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Rencana pengalihan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, dari PD Pembangunan Kota Medan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim-PR) didukung oleh DPRD Medan.

Menurut Anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung, dengan beralihnya pengelolaan rusunawa itu ke Dinas Perkim-PR maka tidak perlu lagi khawatir akan kendala biaya. Sebab, dinas tersebut ada penyertaan modal dari APBD.

“Dinas Perkim-PR bisa memasukkan biaya yang akan dikeluarkan di dalam APBD, sehingga rusunawa Kayu Putih dapat direhab atau bahkan dibangun. Sedangkan PD Pembangunan tidak bisa,” ungkap Dame, Selasa (10/7/2018).

Dikatakan dia, meskipun rusunawa itu merupakan aset yang sudah dipisahkan dari Pemko Medan, tetapi PD Pembangunan belum bisa sepenuhnya mengelola sendiri lantaran terkendala anggaran atau biaya. “Tentu setuju dan lebih bagus ketimbang dikelola PD Pembangunan. Sebab sama-sama tahu lah karena perawatan rusunawa tersebut biaya sendiri, tidak ditanggung dalam APBD,” tuturnya.

Dame sangat menyayangkan pengelolaan rusunawa Kayu Putih oleh PD Pembangunan tidak berjalan maksimal. Termasuk juga, pengelolaan kebun binatang Medan Zoo dan lainnya. “Daripada dikelola PD Pembangunan setiap tahunnya tekor atau rugi, maka lebih baik dialihkan ke Dinas Perkim-PR,” ucap anggota Komisi III DPRD Medan ini.

Ia menambahkan, dengan dikelola oleh Dinas Perkim-PR diyakni nantinya dapat maksimal.

Sementara, Anggota DPRD Medan lainnya, Hendra DS mengatakan, pengalihan pengelolaan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya, ada proses atau tahapan yang harus ditempuh.

Menurutnya, pengelolaan rusunawa Kayu Putih diserahkan kepada PD Pembangunan tujuan utamanya bukan mencari keuntungan semata. Melainkan, diperuntukkan untuk membantu masyarakat kecil yang belum memiliki rumah. Pun begitu, jika memang mau dialihkan pengelolaannya tentu akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu.

“Nanti akan kita panggil PD Pembangunan untuk meminta penjelasan dan diadakan RDP (rapat dengar pendapat), kenapa mau dialihkan pengelolaannya,” ujar Hendra DS. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds