Atasi Banjir di Medan , DPRD Minta Pemko Siapkan Anggaran Khusus

Banjir di Jalan Dr Mansyur dan Jalan Tinta/Ayahanda.
Foto : fir/pojoksumut

Banjir di Jalan Dr Mansyur dan Jalan Tinta/Ayahanda. Foto : fir/pojoksumut


POJOKSUMUT.com, MEDAN-DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan menyiapkan anggaran khusus terkait persoalan banjir yang langganan terus terjadi.


Anggota DPRD Medan Salman Alfarisi mengatakan, anggaran tersebut tak hanya menampung soal banjir, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh alam.

“Akhir-akhir ini curah hujan di Kota Medan cukup tinggi. Oleh karenanya, kepada Pemko Medan diharapkan dapat sigap atau siaga semi bencana seperti banjir, pohon tumbang dan puting beliung. Untuk itu, dapat mengalokasikan anggaran khusus,” ujar Salman, Rabu (11/7/2018).

Menurut Salman, organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Medan harus siap siaga semi bencana terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Meski sudah ada lembaga terkait yang menangani bencana yaitu BPBD, bukan berarti OPD melimpahkan sepenuhnya kepada lembaga itu.

 

“Koordinasi lintas OPD perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk anggaran maupun lainnya,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Medan ini.

Ia menyebutkan, banjir yang terjadi di Medan tidak bisa dipungkiri akibat buruknya sistem drainase saat ini. Namun demikian, ada beberapa drainase yang sedang dalam perbaikan sehingga terjadi penyumbatan aliran air. Apalagi, hujan yang terjadi belakangan ini intensitasnya cukup deras.

“Sebagian pengerjaan drainase tahun lalu belum tuntas pada tahun ini, sehingga kemungkinan hal itu salah satu penyebabnya dan terjadi penyumbatan,” sebutnya.

Lebih jauh ia mengatakan, sebetulnya fasilitas umum di bawah naungan Pemko Medan merupakan tanggung jawab juga. Jadi, untuk antisipasi dari bahaya yang ditimbulkan dari fasilitas umum tersebut harus dilakukan. Sebagai contoh, pohon yang sudah tua atau rentang tumbang, maka perlu dipangkas dan ditebang.

Salman mengaku memang perlu juga dianggarkan dalam APBD soal anggaran terhadap korban bencana alam. Namun, tergantung APBD apakah mencukupi atau tidak. “Kalau memang bisa diatur dalam peraturan wali kota (perwal), saya rasa sudah bisa dan tidak perlu dari perda,” pungkasnya.

Sementara, Kadis Pekerjaan Umum Kota Medan Khairul Syahnan yang dihubungi berkali-kali nomor selulernya tak bersedia menjawab. Bahkan, pesan singkat yang dikirim terkait antisipasi banjir yang disebabkan buruknya sistem drainase, tak kunjung dibalas Syahnan. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds