Pilkada 2018 : 58 Laporan Permohonan Perselisihan Diajukan ke MK, 1 dari Sumut

Massa yang mendatangi KPU Sumut, Senin (2/7/2018) lalu.
Foto : fir/pojoksumut

Massa yang mendatangi KPU Sumut, Senin (2/7/2018) lalu. Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, SEBANYAK 56 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2018 di seluruh Indonesia yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hingga Rabu pukul 18.00 WIB, kemarin.

Dari jumlah tersebut, satu diantaranya laporan dari Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Utara.

Ini disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ilham Saputra.

“Informasi permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 hingga 11 Juli 2018 pukul 18.00 WIB sebanyak 56 permohonan,” ujarnya seperti dikutip dari ANTARA.

Seluruh permohonan sudah diberi nomor registrasi, tetapi belum diberi nomor perkara.

Ada pun KPU kota yang menjadi termohon adalah KPU Kota Tegal, Parepare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Padang Panjang, Subulussalam, Serang, Bau Bau, Palembang, Bekasi, Makassar, Palopo dan Bengkulu.

Untuk KPU kabupaten yang menjadi termohon adalah KPU Bangkalan, Bolaang Mongondow Utara, Biak Numfor, Banyuasin, Sinjai, Pulang Pisau, Rote Ndao, Cirebon, Manggarai Timur, Bantaeng, Puncak, Maluku Tenggara, Belitung, Tabalong, Sampang, Kerinci, Tapanuli Utara, Talaud, Alor, Lahat, Timor Tengah, Sanggau, Mamberamo, Deiyai, Dairi, Donggala, Pinrang dan Bogor.

Selanjutnya KPU provinsi yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi Maluku, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Lampung dan Sulawesi Tenggara.

Dari semua permohonan, tidak semua akan diterima MK karena hanya daerah yang memiliki selisih suara 0,5-2 persen suara yang akan diterima.

Syarat pengajuan sengketa hasil pilkada dengan selisih suara 0,5-2 persen suara diatur dalam Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada. (*/ant/nin/pojoksumut)



loading...

Feeds