Pemko Medan Dinilai Lemah Petakan Kawasan Rawan Bencana

Banjir di Jalan Dr Mansyur dan Jalan Tinta/Ayahanda.
Foto : fir/pojoksumut

Banjir di Jalan Dr Mansyur dan Jalan Tinta/Ayahanda. Foto : fir/pojoksumut

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pemerintah Kota Medan dinilai lemah memetakan daerah yang rawan terkena bencana seperti banjir dan puting beliung yang terjadi belakangan ini.

Banjir yang diakibatkan luapan air sungai di kawasan Jalan Dr Mansyur, perangkat Pemko Medan dinilai tidak sigap. Dari tahun ke tahun, kawasan ini tidak pernah memiliki solusi.

“Kita melihat di beberapa titik langganan banjir Perangkat Pemko tidak mampu menyiapkan upaya antisipatif. Makanya asal hujan deras kawasan itu tetap saja tak ada perubahan,” kata Anggota Komisi I DPRD Medan Muhammad Nasir, Jumat (13/7/2018).

Menurut Nasir, di Jalan Dr Mansyur, Pemko Medan harusnya bisa menyiapkan pompa air sehingga kawasan yang merupakan padat lalu lintas ini masih bisa dilalui warga. “Camat dan perangkat lainnya harusnya bisa menyediakan alat pemompa air, sehingga kawasan itu masih tetap bisa dilalui warga,” ucapnya.

Diutarakan dia, camat dan lurah harusnya mampu memetakan daerahnya masing-masing. Pemetaan kawasan rawan bencana alam ini sangat penting bagi camat dan lurah agar mengetahui wilayahnya, sehingga kejadian yang mungkin terjadi bisa segera diketahui dan disiapkan upaya antisipatifnya.

“Terkait dampak angin puting beliung, diharapkan perangkat Pemerintah Kota Medan lebih tanggap dan sigap mengingat warga sangat tergantung dengan tempat tinggalnya. Hal ini yang sangat diharapkan agar bencana yang ada tidak menciptakan kepanikan di masyarakat,” sebut Nasir.

Ia juga mengatakan, tidak hanya itu diingatkan Pemko Medan untuk memperbaiki drainase yang terintegrasi dengan sungai-sungai besar di Kota Medan. Sebab, terintegrasinya saluran drainase adalah satu hal yang sangat penting. “Seperti di Medan Utara, banyak diantaranya saluran drainase tidak terintegrasi dengan sungai besar,” paparnya.

Lebih lanjut anggota DPRD Medan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, menyikapi permasalahan banjir Pemko Medan harus menerapkan Perda Persampahan. Dimana, di dalamnya ada ketentuan bagi pembuang sampah sembarangan. “Aturan yang tegas dalam perda itu harus segera diterapkan, sehingga kondisi lingkungan juga bisa terjaga,” tukasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Anton menyebut, program penanganan banjir di Kota Medan yang digagas Dinas Pekerjaan Umum tidak tepat sasaran. Pasalnya, sedikit saja hujan mengguyur Kota Medan kerap menjadi langganan banjir atau air tergenang.

“Kita melihat program penanggulangan banjir di Kota Medan masih belum tepat. Terbukti masih banyak draenase yang tidak bekerja secara maksimal, dalam menyerap dan menampung air,” kata Paul.

Tahap awal untuk mengurangi efek banjir, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, minimal harus ada ada normalisasi. Lalu, dipikirkan bagaimana agar Medan ini tidak lagi terjadi banjir. “Artinya harus ada pekerjaan drainase yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan banjir ini. Sebab, normalisasi hanya untuk membantu kelancaran air saja, belum tentu sebagai solusi agar tidak lagi banjir,” sebutnya.

Menurut Paul, dengan anggaran yang ada, jika dikerjakan secara benar dan tepat sasaran sudah cukup. Sebagai contoh, seperti jalan rusak. Cukup jalan itu saja yang diperbaiki jangan jalan yang masih bagus juga diperbaiki. Karena pada prinsipnya bagaimana jalan di Medan ini tidak berlubang.

“Seperti Jalan Deli yang rusak 200 sampai 300 meter saja, tapi kenapa sepanjang JaIan GB Josua yang diaspal? Kalau uangnya ada mungkin gak masalah semua diaspal. Tapi keuangan Pemko Medan kan sangat terbatas. Sementara di wilayah lain masih banyak jalan yang juga butuh perbaikan,” tegasnya.

Begitu juga dengan dranase, sambung Anton, seharusnya ditinjau wilayah mana yang menjadi kawasan banjir untuk kemudian dilakukan program penanggulangan. Dengan kata lain, harus ada skala prioritas yang harus dikerjakan untuk mengatasi persoalan banjir.

“Memang keberadaan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) yang ada di kecamatan sudah cukup berarti dalam melakukan perawatan parit. Hanya saja cara kerjanya yang masih belum optimal. Banyak mandornya yang tidak profesional, faktornya mungkin karena kerja tak kerja, tapi mereka tetap terima gaji. Harusnya mereka digaji berdasarkan laporan kinerja,” tandasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds