Alamak! Pemprovsu Utang Rp170,2 Miliar ke Pemko Medan, Ini Rinciannya…

ilustrasi
Pixabay

ilustrasi Pixabay

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih memiliki utang kepada Pemko Medan. Utang tersebut terkait Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2017 yang belum dibayarkan hingga kini.

“Total DBH tahun 2017 yang harus dibayarkan Pemprovsu kepada Pemko Medan sebesar Rp328 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemprovsu masih terutang Rp170,2 miliar. Selain itu, tidak ada lagi utang mereka,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Irwan Ibrahim Ritonga, Senin (16/7/2018).

Irwan menyebutkan, Pemprovsu berutang DBH bukan baru kali ini. Melainkan, mulai dari tiga tahun terakhir telat membayar kewajibannya. “Seingat saya, tahun 2016 dibayarkan pada tahun 2017, dan hingga sekarang,” sebutnya.

Ia menyatakan dengan telatnya pembayaran DBH yang dilakukan jelas berdampak terhadap keuangan Pemko Medan. Sebab, sudah direncanakan pendapatan tersebut untuk dialokasikan kepada belanja daerah.

Menurut Irwan, seharusnya Pemprovsu tidak mengorbankan DBH yang menjadi kewajiban untuk dibayarkan setiap tahun. Untuk itu, program kegiatan mereka dapat dikurangi guna mengatasi persoalan tersebut. “Harusnya ada solusi dan tidak berutang setiap tahun. Jangan kami (Pemko Medan) yang dirugikan,” cetusnya.

Irwan menambahkan, utang Pemprovsu tersebut berdasarkan temuan BPK RI perwakilan Sumut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprovsu. “Memang tidak ada dilakukan penagihan atau menagih kepada Pemprovsu, lantaran itu adalah kewajiban mereka untuk membayarkan,” tandasnya.

Sebelumnya, kewajiban Pemprovsu menyerahkan DBH tahun anggaran 2017 ke-33 kabupaten/kota ternyata belum selesai hingga terutang sebesar Rp418,3 miliar dari total utang Rp926,711 miliar. Bahkan penyaluran utang DBH tersebut baru dilakukan Pemprovsu pada 20-23 April 2017 yakni hanya sekitar Rp507.551.775.947. Dari total utang DBH Pemprovsu 2017, paling banyak ke Kota Medan Rp170.272.858.947.

Sekda Pemprovsu R Sabrina mengaku keberatan DBH disebut utang karena uang tidak ada dipakai. “Kalau itu disebut utang kurang pas saja, karena tidak ada uang yang kita pakai. Berbeda seperti di tahun kemarin, ada yang kita pakai dan sudah diselesaikan dalam 3 tahun,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Sabrina, kondisi ini karena uang mereka yakni berasal dari kabupaten/kota belum diserahkan Pemprovsu. Contohnya saja ada pajak kendaraan bermotor. Di mana yang memungut uangnya adalah Pemprovsu tapi karena datangnya dari kabupaten/kota, maka tentulah ada sharing antara provinsi dengan kabupaten/kota yakni perhitungan persen untuk provinsi dan sekian persen untuk kabupaten/kota asal.

“Jadi secara bertahap juga akan diserahkan. Berarti ini bukan utang. Bahkan disebut utang berjalan pun saya tidak setuju, hanya saja uang belum diserahkan,” tukasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds

DCS Masih Bisa TMS, Ini Faktornya…

Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menambakan, dari DCS yang diumumkan jika ada TMS otomatis nomor bacaleg di bawahnya naik ke …