Kejari Medan Ternyata Hentikan Kasus Korupsi Direktur PT BDKL

ilustrasi
foto : pixabay

ilustrasi foto : pixabay

 

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Kejaksaan Negeri Medan menghentikan penuntutan terhadap Direktur PT Bahari Dwi Kencana Lestari BDKL, Boy Hermansyah, tersangka kasus korupsi pencairan kredit yang diajukan perusahan kepada PT BNI 46 Jalan Pemuda Medan yang merugikan negara sebesar Rp117.500.000.000.

Penghentian kasus tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini dikeluarkan 13 Juli 2018, kemarin, yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Medan Olopan Nainggolan.

Surat ini keluar bertepatan dengan sidang praperadilan yang tengah diajukan Perkumpulan Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia ke Pengadilan Negeri Medan yang juga mempertanyakan kasus ini.

“Adapun dasar penetapan tersebut setelah penuntut menyatakan P21 akan tetapi dari hasil proses persidangan keempat terdakwa yakni Radiyasto (pimpinan Sentra Kredit Menengah BNI Cabang Pemuda Medan), Bahrul Azli (pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI Cabang Pemuda Medan), Mohammad Samsul Hadi (Pimpinan Rekanan dan Kantor Jasa Penilaian Publik), Titin Indriani (Relationship BNI SKM Medan hingga putusan berkekuatan hukum tetap tidak terbukti adanya keterlibatan Boy Hermansyah dalam kredit macat,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Sumanggar Siagian, di Kantor Kejati Sumut, Senin (16/7/2018).

Dalam surat ini, disebutkan alasan penghentian penuntutan lantaran tidak terdapat cukup bukti keterlibatan Boy Hermansyah secara berasama-sama dengan keempat terpidana lainnya dalam pencairan kredit oleh PT BNI 46 Medan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp117.500.000.000 sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim PN, PT dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara terpisah.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara korupsi pada proses pencairan kredit BT BDKL tidak melibatkan Boy Hermansyah selaku subjek hukum perorangan. Dengan demikian maka pembuktian unsur secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi.

“Karena proses penuntutan Boy Hermansyah dihentikan, maka benda sitaan atau barangbukti yang telah disita dikembalikan kepada pihak-pihak di mana barang bukti itu diperoleh. Selain itu uang yang telah diterima Boy Hermansyah selaku Direktur PT BDKL yang telah disita, maka diserahkan kembali ke PT BNI,”ucapnya sembari menegaskan bahwa surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh pentidik atau penuntut umum atau putusan pra peradilan yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.

Terpisah Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia Safaruddin menegaskan merasa yakin pengajuan praperadilan atas kasus Boy Hermansyah dapat diterima oleh Hakim Saryana. Harapannya pihak kejaksaan dapat menuntaskan kasus yang telah dinyatakan P21 ke persidangan menyusul keempat terdakwa terdahulunya.

Boy Hermansyah sempat menjadi buron selama tiga tahun dan berakhir dengan penyerahan diri ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hingga awal Januari 2017 kasus tersebut masih belum memiliki kejelasan untuk peradilannya oleh Kejaksaan Negeri Medan.

Boy Hermansyah adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp129 miliar di Bank BNI 46 Jalan Pemuda Medan. Direktur PT Bahari Dwi Kencana Lestari (BDKL) ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2011 oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

Namun, hingga kini Kejaksaan Negeri Medan tempat pelimpahan kasus tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih belum didaftarkan untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Padahal, tersangka Boy Hermansyah dan berkasnya bersama barangbuktinya sudah dilimpahkan Kejati Sumut ke Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan pada Januari 2016 lalu. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds

Alfamidi Gelar Khitanan Gratis di Sibolga

Pelaksanaan khitanan ini dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sibolga bertempat di Aula Puskesmas Aek Parombuban Kota Sibolga.