DPRD dan Pemko Medan Sepakat Cabut Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan

Foto : drpd-medankota.go.id

Foto : drpd-medankota.go.id

POJOKSUMUT.com, MEDAN-DPRD Kota Medan dan Pemko Medan sepakat untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

 

Kesepakatan pencabutan perda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Rabu (8/8/2018) kemarin.

Ketua Pansus Pembahasan dan Pencabutan Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, dengan pencabutan perda itu maka kewenangan Pemko Medan dalam mengelola izin usaha kelautan dan perikanan otomatis dicabut.

Kewenangan retribusi tersebut khususnya bagi kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Sedangkan, kapal nelayan dengan ukuran yang lebih besar dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

“Pencabutan perda ini diharapkan bisa mendorong nelayan kecil untuk lebih kompetitif dan meringankan beban mereka,” kata Paul, Kamis (9/8/2018).

Menurut Paul, nelayan yang memiliki kapal di antara 5 GT hingga 10 GT merupakan nelayan kecil. Maka dari itu, pemungutan retribusi dinilai cukup memberatkan.

“Sebagai ganti pencabutan perda itu, nelayan kecil hanya wajib mengantongi tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) yang diterbitkan Pemko Medan. Penerbitan TPUIP tidak dikenakan biaya,” sebut anggota dewa dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan ini.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, Mulia Asri Rambe mengatakan, meski disetujui perlu dicatat Pemko Medan harus tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil. “Jangan sampai karena tidak ada pemungutan retribusi, pelayanan kepada nelayan jadi tidak maksimal,” ucapnya.

Diutarakan dia, Pemko Medan diminta untuk segara mensosialisasi pencabutan perda tersebut sehingga tidak ada kebingungan terhadap nelayan. Selain itu, diminta juga untuk segera menyerahkan database nelayan kecil yang ada untuk memudahkan dalam memberikan bantuan kepada nelayan.

“Kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Nelayan kecil harus jadi prioritas utama dalam memperoleh bantuan dari pemerintah,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ihksan Marbun mengatakan setelah perda pengesahan ini maka pengelolaan TPI Belawan akan ditangani pihaknya.

“Untuk saat ini sedang melakukan pendataan terhadap para nelayan. Pendataan itu juga terkait dengan akan bergulirnya asuransi kepada nelayan tradisional dan memberi pelayanan maksimal kepada para mereka demi kesejahteraannya,” ujarnya singkat. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds