PAD Reklame di Medan Banyak Bocor, DPRD Desak Sahkan Perda

Penertiban papan reklame yang dilakukan Satpol PP Pemko Medan, beberapa waktu lalu.
foto : Humas Pemko Medan

Penertiban papan reklame yang dilakukan Satpol PP Pemko Medan, beberapa waktu lalu. foto : Humas Pemko Medan

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Reklame merupakan salah satu sektor penyumbang cukup besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Hal ini bisa dilihat dengan menjamurnya reklame yang berdiri hampir di seluruh jalan inti kota.

Namun sayang, seiring menjamurnya reklame ini ternyata banyak yang liar atau tidak memiliki izin. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup signifikan dan mengurangi PAD.

Anggota DPRD Medan Beston Sinaga mendesak segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelengaraan Reklame menjadi perda. Oleh karena itu, segera dijadwalkan ulang paripurna yang sempat dibatalkan pada Senin (6/8) kemarin lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tak mencapai kuorum.

“Pembahasan Ranperda tersebut merupakan salah satu prioritas dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun ini. Hal itu untuk menggenjot PAD Kota Medan tahun depan,” ujarnya, Kamis (9/8/2018).

Menurut Beston, hingga kini PAD Kota Medan dari reklame masih banyak kebocoran. Pasalnya, banyak papan reklame di Medan yang berdiri tanpa izin. Bahkan, masih ada yang dibangun di zona terlarang.

“Pembahasan ranperda ini harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat, kemudian disahkan menjadi perda. Jika sudah disahkan, maka Pemko Medan memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menggenjot PAD,” sebutnya.

Diutarakan Beston, adanya perda itu juga memungkinan Pemko Medan menata papan reklame yang selama ini dinilai amburadul. Papan-papan reklame yang bertebaran tak beraturan juga telah menyebabkan estetika Kota Medan kurang baik.

Hal senada disampaikan Anggota Baperda DPRD Medan Boydo HK Panjaitan. Kata Boydo, ranperda ini harus segera dibahas dan disahkan menjadi perda untuk menyelamatkan PAD dari pajak reklame. Sebab selama ini reklame dinilai dikuasai para mafia dan preman, sementara Pemko tidak punya kekuatan menghalaunya akibat tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk mengusirnya.

“Untuk reklame, Pemko hanya memiliki Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Lalu Wali Kota Dzulmi Eldin membuat Perwalnya dengan menetapkan 13 ruas jalan di Medan tidak boleh berdiri reklame, tapi para pengusaha reklame nakal tetap nekat memasangnya kembali,” ujar Boydo.

Boydo menjelaskan, ketegasan Pemko sangat kurang dalam menegakkan Perda, dan diperparah dengan tidak adanya tindak pidana bagi pelanggar. Aturan dalam perwal hanya peringatan, kemudian ditingkatkan dengan menumbangkan reklame illegal. Tapi setelah tumbang, pengusaha nakal mendirikan lagi sehingga Pemko lepas tangan.

“Efek ketidaktegasan perwal mengakibatkan bocornya PAD dari pajak reklame, tahun anggaran 2017 ditargetkan Rp90 miliar lebih yang tercapai cuma Rp19 miliar. Segala cara sudah dilakukan Pemko, justru tumbang satu, tumbuh seribu, padahal sudah mengucurkan anggaran penertiban, tapi tidak mempan juga,” tukasnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds