Ombudsman Sumut Prihatin Banyaknya Daerah di Sumut Masuk Zona Kuning Pelayanan Publik

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar.
foto : source for pojoksumut

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar. foto : source for pojoksumut

POJOKSUMUT.com,PENYELENGGARAAN pelayanan publik di Sumatera Utara menjadi sorotan Ombudsman.

Hal ini diungkapkan Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang prihatin dengan sejumlah pemerintah daerah di Sumut yang hanya meraih zona kuning dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Padahal beberapa Pemda tersebut ada yang sudah beberapa kali disurvei, tetapi tidak ada perbaikan. Seperti halnya Pemprov Sumut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar mengatakan, tahun 2016 pihaknya menyurvei enam pemerintah daerah (Pemda) di Sumut. Yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemko Medan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Langkat, Sergai dan Pemkab Deliserdang.

Dari enam Pemda yang disurvei itu, kata Abyadi Siregar, ternyata hanya 2 Pemda yang meraih zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap UU 25 tentang Pelayanan Publik, yakni Pemko Medan dan Pemkab Dairi. Di Pemko Medan, tambah Abyadi, ada 16 SKPD yang disurvei dengan 47 produk layanan.

Dari jumlah itu, 12 SKPD meraih zona hijau, 3 SKPD zona kuning dan 1 SKPD meraih zona merah. Total nilai yang diperoleh Pemko Medan 83,35 sehingga masuk zona hijau. Tingkat kepatuhan Pemko Medan dalam penyelenggaraan pelayanan publik mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yang hanya meraih zona kuning.

Begitu pula Pemkab Dairi yang sebelumnya meraih zona kuning. Tapi tahun ini, Pemkab Dairi berhasil masuk zona hijau dengan nilai total 82,64. Dari 14 SKPD dengan 40 produk layanan yang disurvei di Pemkab Dairi, 8 SKPD masuk zona hijau, 5 zona kuning dan 1 SKPD zona merah.

“Pemko Medan dan Pemkab Dairi tahun 2015 lalu hanya meraih zona kuning. Tetapi tahun 2016 ini berhasil meraih zona hijau. Kita sangat mengapresiasi upaya kedua Pemda ini dalam upaya memperbaiki pelayanan publik,” kata Abyadi, Kamis (15/12/2016) dalam keterangan tertulisnya.



loading...

Feeds