Melihat Kondisi Desa Morosi yang Dipenuhi Tenaga Kerja China Termasuk Jadi Buruh Kasar

Para pekerja China jajan di sela-sela pekerjaan. | jawapos

Para pekerja China jajan di sela-sela pekerjaan. | jawapos

POJOKSUMUT.com, DI Indonesia, sudah ada aturan tentang tenaga kerja asing. Ini tertuang dalam UU Ketenagakerjaan di pasal 42 yang mmenjelaskan bahwa tenaga kerja asing (TKA) hanya bisa bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli.

Namun, di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), buruh kasar pun berasal dari mancanegara. Jumlahnya bahkan ribuan.

Secara kasatmata, begitu banyak TKA yang menjadi buruh di Konawe. Area di sekitar Kawasan Industri Konawe saat sore, ketika jam pulang kerja, serasa satu perkampungan yang berada di Tiongkok.

Di warung-warung orang bercakap Mandarin. Pun demikian halnya di pasar, orang tawar-menawar dalam bahasa Mandarin.

Data yang disebutkan perangkat Desa Morosi, tercatat 1.913 warga negara asing (WNA) yang bekerja di kawasan industri itu. Mayoritas bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Mereka tinggal di barak penampungan dalam kawasan proyek penanaman modal asing asal Tiongkok tersebut. Sebagai catatan, pembangunan smelter itu menelan dana lebih dari Rp62 triliun.

“Kalau imigrasi dan ketenagakerjaan mau bekerja sama dengan pihak desa, mereka pasti panen,” kata salah seorang tokoh agama Desa Morosi kepada Jawa Pos, Jumat (30/12/2016).

Memang, bila dikroscek dengan data imigrasi Sulawesi Tenggara, jumlah TKA yang terdaftar sangat sedikit. Catatan pihak imigrasi menunjukkan, hanya 609 WNA yang bekerja di perusahaan tersebut.

Sementara itu, pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) setempat mengatakan, ada 739 TKA yang bekerja di seluruh Sultra. Artinya, ada begitu banyak TKA yang belum terdaftar. Mereka hampir pasti menjadi TKA ilegal.

Para pekerja lokal yang bekerja di proyek smelter tersebut membenarkan kondisi itu. Menurut mereka, TKA yang tercatat secara tertulis menduduki posisi di level atas seperti tenaga ahli (TA). Hal itu sesuai peraturan.

Namun, tenaga kerja level bawah belum pernah dihitung. “Kalau dihitung, jumlahnya pasti ribuan,” ujar M. Fajrian, pekerja lokal.
Perbandingan pekerja Indonesia dengan Tiongkok di daerah ini 1:3. Pekerja asing yang tidak tercatat itu dipastikan sebagai tenaga kerja kasar.

Mereka menduduki posisi di level bawah, buruh. Mereka biasanya kabur saat ada operasi imigrasi dan ketenagakerjaan. Karena itu, penertiban terhadap mereka sulit untuk dilakukan.



loading...

Feeds

DCS Masih Bisa TMS, Ini Faktornya…

Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menambakan, dari DCS yang diumumkan jika ada TMS otomatis nomor bacaleg di bawahnya naik ke …