Penting! Tak Terakreditasi, Sekolah Terancam Tidak Bisa Gelar UN

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSUMUT.com, MEDAN-Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Sumatera Utara (Sumut) membeberkan, sebanyak 2.168 sekolah/madrasah telah terakreditasi.

Ribuan sekolah terakreditasi tersebut meliputi dari jenjang terendah (SD/MI) hingga SMA/MA dan SMK.

Oleh karenanya, ribuan sekolah itu berhak menggelar Ujian Nasional (UN) sendiri. Namun, lain halnya bagi sekolah yang belum terakreditasi.

Mereka tidak dapat menyelenggarakan UN sendiri, alias menumpang di sekolah lain.

Ketua BAP-S/M Sumut, Prof Subhilhar mengatakan, sebenarnya tidak ada korelasi yang kuat antara akreditasi dengan pelaksanaan UN.

Dengan kata lain, tidak adanya akreditasi bukan berarti sekolah tidak bisa menyelenggarakan UN.

“Semua sekolah boleh menyelenggarakan UN. Tapi mungkin, pelaksanaan UN bisa dilakukan di mana-mana (sekolah lain yang menyelenggarakan) ketika akreditasi sekolah tidak ada,” ungkap Subhilhar yang dihubungi, Senin (2/1/2017).

Diutarakannya, akreditasi tersebut sangat berpengaruh atau berdampak pada penerimaan siswa baru terutama jenjang SMA/MA dan SMK. Sebab, otomatis tentu calon siswa tidak akan memilih sekolah tak terakreditasi lantaran nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sedangkan SMP/MTS dan SD/MI, sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, tetap akan berdampak kepada hal-hal lain, paling tidak mutu atau kualitas. Artinya, kalau akreditasinya A, sudah pasti dianggap lebih baik dari B dan C.

“Kalau akreditasinya rendah, maka akan berpengaruh pada proses penentuan penerimaan mahasiswa baru ketika melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,” sebut mantan Penjabat Rektor USU ini.

Disinggung berapa banyak sekolah yang belum terakreditasi di Sumut, Subhilhar mengaku tidak mengingatnya. Namun, dia berjanji akan menyampaikan secara gamblang. Kata dia, data yang ingat hanya sekolah terakreditasi (2.168 sekolah).

“Kalau jumlah keseluruhan sekolah di Sumut datanya di kantor, saya enggak hafal datanya. Nanti saya lihat datanya sama staf saya,” ucap Subhilhar.

Menurutnya, akreditasi sekolah tidak ada batasan waktu. Proses ini dilakukan sesuai anggaran yang diberikan kepada pihaknya. Namun, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk proses tersebut, dia berdalih tak mengingatnya.

“Untuk anggarannya saya tidak terlalu ingat karena dari APBN. Anggaran dari APBN terbatas, sehingga kita mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah,” aku Subhilhar.



loading...

Feeds

DCS Masih Bisa TMS, Ini Faktornya…

Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menambakan, dari DCS yang diumumkan jika ada TMS otomatis nomor bacaleg di bawahnya naik ke …