Terjaring OTT KPK, DPD PDIP Sumut Ajukan Bupati Labuhanbatu Dipecat

ilustrasi
Pixabay

ilustrasi Pixabay

POJOKSUMUT.com, MEDAN-DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) mengajukan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dipecat dari jabatan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Labuhan Batu.

Langkah pemecatan ini pun sudah disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Soetarto ke pengurus pusat. Tidak hanya sebagai ketua DPC, Pangonal juga dipecat sebagai kader PDIP.

“Kita langsung usulkan pemecatan, sebab ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjaga Indonesia bersih dari korupsi,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Soetarto, Rabu (18/7/2018).

Ia menyebutkan selain mengusulkan pemecatan, mereka juga akan langsung meminta arahan dari DPP PDI Perjuangan untuk menunjuk pimpinan PDI Perjuangan di Labuhan Batu. Hal ini menurutnya penting mengingat saat ini sedang ada agenda politik yang berlangsung.

“Kita harus bergerak cepat karena ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kami tetap meminta agar pengurus di Labuhan Batu tetap solid,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pangonal Harahap berurusan dengan KPK karena tertangkap OTT bersama beberapa orang rekanan dari pihak swasta. Informasi diperoleh kasus tersebut menyangkut proyek PUPR di Kabupaten Labuhan Batu.

Dia ditangkap Selasa (17/7/2018), KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp500 juta saat pelaksanaan OTT.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, kegiatan penindakan berlangsung di Kabupaten Labuhanbatu dan Jakarta.

“Memang benar ada kegiatan tim penindakan KPK di Labuhanbatu dan Jakarta. Sekitar lima orang diamankan sampai dengan Selasa malam ini. Di antaranya ada unsur kepala daerah di sebuah daerah di Sumatera Utara dan juga unsur swasta tiga orang,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/7/2018) malam.

Febri menyebutkan, dari lima orang tersebut terbagi dua bagian. Dua orang ditangkap di Jakarta dan tiga orang diciduk di Sumatera Utara.‎

Penangkapan dilakukan setelah terjadi transaksional. Indikasi awal dugaannya terkait dengan proyek di Dinas PU sebuah kabupaten. Febri mengatakan, ada beberapa barang bukti yang sudah disita KPK termasuk uang tunai.

“Untuk sementara ada bukti transaksi senilai ratusan juta dan uang tunai yang sudah disita. Uang tunai sedang dihitung. Dua dari lima orang yang diamankan tersebut termasuk seorang kepala daerah sudah berada di KPK dan menjalani pemeriksaan,” ungkapnya. (fir/pojoksumut)



loading...

Feeds

DCS Masih Bisa TMS, Ini Faktornya…

Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menambakan, dari DCS yang diumumkan jika ada TMS otomatis nomor bacaleg di bawahnya naik ke …